PADANG, METRO
Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menindaklanjuti PP tersebut, Pemprov Sumbar menggelar rapat, Senin, (6/4) untuk mengkaji lebih lanjut apakah PSBB perlu diterapkan di Provinsi Sumbar.
“Pembatasan Sosial Berskala Besar ini, Senin depan (hari ini-red) dibahas bersama Gubernur. Kemarin, saya bersama Gubernur sudah bicarakan. Kita juga menunggu pembahasan dengan bupati dan walikota. PSBB ini sama juga dengan lockdown. Karena itu perlu ada kajian-kajian,” terang Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, saat teleconference melalui IJTI Sumbar, Sabtu (4/4).
Selain menunggu pembahasan dari bupati dan walikota, Nasrul Abit mengatakan, dirinya bersama Gubernur Sumbar, juga harus rapat koordinasi dengan Forkopimda Sumbar, karena PSBB ini juga harus melalui persetujuan Forkopimda Sumbar. “Kita juga akan rapatkan dengan Forkopimda Sumbar untuk mengkaji penerapan PSBB ini,” ujarnya.
Nasrul Abit mengungkapkan, pelaksanaan PSBB ini menjadi pemikiran, agar penanganan virus corona di Sumbar dapat lebih focus. Namun, tentunya penerapannya dengan mempertimbangkan, kalau jumlah masyarakat yang positif corona bertambah dan tingkat kematian akibat positif virus corona ini meningkat,” ujarnya.
Perlu diketahui, pemerintah resmi menerbitkan PP tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengatur soal prosedur penetapan PSBB dan syarat-syaratnya.
PP tersebut tertuang dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
Kebijakan penerapan PSBB merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. PP bertanggal 31 Maret 2020 itu diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sementara, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mengeluarkan surat instruksi kepada Bupati Walikota se-Sumbar, tentang Pembatasan Sosial dimulai dari lingkup Jorong, Dusun, RT/RW, yang ditetapkan 4 April 2020.
Surat Instruksi dengan Nomor:360/391/BPBD-2020 tersebut menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Maklumat Kapolri tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.
Dalam instruksinya, Irwan Prayitno menyatakan, pelaksanaan pembatasan sosial di Sumbar berdasarkan PP No 21 Tahun 2020 dimulai dari lingkup wilayah administrasi pemerintahan terkecil di nagari, desa atau kelurahan.
Irwan menginsttruksikan kepala jorong, dusun, RW/RT untuk mengimbau dan mengawasi warga, agar belajar, bekerja, beribadah atau beraktivitas lainnya cukup di rumah nsaja, untuk kesehatan dan keselamatan diri sendiri, keluargaa dan orang banyak.
Warga tidak melaksanakan kegiatan apapun yang menghimpun orang banyak. Warga masyarakat ke luar rumah hanya untuk urusan yang tidak dapat dihindarkan saja, seperti membeli makanan dan obat-obatan.
Warga yang terpaksa keluar rumah, agar menjaga jarak fisik dengan orang lain, menggunakan pelindung diri seperti masker, sering mencuci tangan, tidak menyentuh bagian wajah, sekembali ke rumah agar langsung mandi dan mengganti pakaian.
Bagi perantau yang pulang kampung, untuk mengisolasi dirinya sendiri di rumah masing-masing paling sedikit selama 14 hari. Irwan juga mengimbau warga untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Irwan juga menginstruksikan melakukan penertiban atas pelanggaran terhadap kebijakan pembatasan sosial bersama aparat kepolisian.(fan)
