SUDIRMAN, METRO
Mewabahnya virus corona (Covid-19), berdampak pemerintah menutup sementara kegiatan operasional industri pariwisata. Kondisi ini secara tidak langsung memukul secara telak kaum disabilitas.
Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sumatera Barat, Arisman mengatakan, dengan dikeluarkannya instruksi Wali Kota Padang tersebut, maka tuna netra tidak mungkin lagi mencari nafkah. Sementara kebutuhan pokok semakin mahal dan sulit diperoleh.
“Usaha klinik pijat tuna netra merupakan usaha yang memiliki penghasilan yang boleh dikatakan kecil. Hal ini terjadi karena tuna netra yang membuka klinik pijat tidak memiliki modal yang cukup, sehingga hanya mampu mengontrak rumah dengan kontrak Rp10 juta ke bawah,” tukasnya.
Ia menambahkan, tentu saja rumah yang juga sekaligus menjadi tempat tinggal ini kurang layak dijadikan tempat usaha yang ideal. Mengingat kontrak bangunan dengan nilai yang terjangkau sudah barang tentu sulit berkembang sebagai tempat usaha.
Ia mengungkapkan, umumnya klinik pijat tuna netra hanya dikujungi 2-3 pasien rata-rata pada hari-hari biasa. “Dengan tarif Rp50 ribu, berarti rata-rata tuna netra memiliki penghasilan Rp100-150 ribu perhari. Penghasilan demikian ini merupakan andalan dalam mencukupi biaya sehari-hari sekaligus mempertahankan tempat usaha,” terangnya.
Ketika isu virus corona merebak sebutnya, pasien klinik pijat tuna netra berkurang dengan drastis. “Pasien yang berkunjung sejak 3 bulan terakhir paling banyak rata-rata 1 sehari atau bahkan tidak ada pengunjung sama sekali. Dengan keadaan yang demikian rupa mereka masih berusaha dengan tak kenal menyerah untuk membuka usaha guna mencukupi kebutuhan sehari-hari,” tuturnya.
Diakuinya, keadaan akhir-akhir ini sudah jelas sangat berat bagi tuna netra. Karena tuna netra sangat mengandalkan usaha pijat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona belum tentu mampu mengurangi kasus terpapar virus maut ini, tapi sudah jelas akan mematikan kaum tuna netra dalam hal memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” imbuhnya.
Disisi lain, ia mengatakan kaum disabilitas netra tentu saja tidak mengharapkan ini terjadi. “Kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan baik ini, tentu saja harus didukung sepenuhnya. Akan tetapi persatuan tuna netra Indonesia Sumbar berharap agar pemerintah memberikan jalan keluar agar kebijakan-kebijakan yang diambil tidak membuat tuna netra tidak mampu melaksanakan proses kehidupan dan penghidupan dengan mandiri,” sebutnya.
Ia berharap bahwa pemerintah dapat memperhatikan nasib kaum disabilitas yang ada di Sumbar khususnya di Kota Padang. Sehingga pihaknya dapat sedikit bernafas dengan lega dan tidak terlalu mencemaskan. Bukan saja virus corona akan tetapi juga nasib kehidupan dan penghidupan sehari-hari.
“Kami berharap kalau ada bantuan dari dermawan maupun pihak yang yang ingin membantu kaum disabilitas dalam hal ini (Pertuni), bisa menyalurkan bantuan dalam bentuk apapun melalui kami dengan nomor ponsel 081363448234. Kita sangat terpukul sekali akibat dampak Covid -19 ini,” tukasnya. (cr1)
