SURABAYA, METRO
Warning yang disampaikan tiga organisasi dunia, WHO, World Bank dan IMF harus disikapi secara simultan oleh Pelindo III selaku operator pelabuhan. Demikian disampaikan Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, saat kunjungan kerja ke kantor pusat PT Pelindo III di Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (31/3).
La Nyalla mengatakan, bahwa WHO telah menyatakan Covid-19 telah menjadi pandemic. Sedangkan World Bank mengingatkan agar semua negara bersiap mengalami penurunan angka pertumbuhan ekonomi. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) menyimpulkan pandemic Covid-19 akan membawa dunia memasuki resesi global.
“Ini bukan main-main. Harus dihadapi dengan pola berpikir out of the box. Berpikir yang tidak biasa, tetapi tetap jernih, terukur dan cepat serta taktis. Jangan sampai kita terlambat melakukan langkah dan antisipasi. Sebab, Tanjung Perak merupakan salah satu pintu gerbang Indonesia. Sebagai kolektor sekaligus distributor barang dari dan ke Kawasan Timur Indonesia, termasuk Jawa Timur. Jangan sampai posisi strategis ini berantakan karena kita terlambat,” urai La Nyalla.
Karena itu, lanjutnya, langkah yang harus diambil harus simultan, antara menjalankan protokol penanggulangan Covid-19 dengan protokol siaga resesi global dan penurunan pertumbuhan ekonomi. “Karena itu saya sengaja meminta Direksi Pelindo III untuk menghadirkan semua stakeholder dari kalangan dunia usaha pelabuhan untuk hadir di sini, agar kita duduk bersama dan menyepakati beberapa langkah yang solutif,” tandasnya.
Dikatakan La Nyalla, salah satu penopang untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi dan pelambatan ekonomi global adalah belanja pemerintah. Baik itu APBN maupun APBD. Oleh karena itu proyek-proyek strategis pemerintah harus diupayakan tetap dijalankan.
“Saya sudah sampaikan kepada Presiden dan Menteri BUMN, agar peran dan keterlibatan swasta justru harus dipacu di saat-saat seperti ini,” tukasnya.
“Anak dan cucu serta cicit perusahaan BUMN harus mengalah. Berhenti dulu. Kencangkan ikat pinggang. Agar arus belanja APBN dan APBD dapat mengalir ke swasta. Tidak ada teori lain. Kalau swasta masih bisa hidup, PDRB masih menyumbang ekonomi makro, maka pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Timur masih ada harapan,” imbuhnya. (rel/fas)
