ADINEGORO, METRO
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade mendukung kesepakatan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, KPU dan Bawaslu terkait penundaan Pilkada Serentak 2020. Opsi sementara yang paling tepat, katanya, menunda selama enam bulan, atau pencoblosan dilakukan Maret 2021.
“Kondisi sekarang membuat semua tak akan bisa fokus untuk menyelesaikan tahapan-tahapan Pilkada yang telah berlangsung. Semua akan melakukan pencegahan penyebaran wabah corona atau covid-19 yang semakin meluas. Pilkada serentak seharusnya memang ditunda,” kata anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumbar 1 ini. kemarin.
Andre meminta, pemerintah secepatnya mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) terkait penundaan ini. Karena, semua pihak yang berkompeten telah membubuhkan tanda tangan. Kalau tidak ada Perppu, tentu KPU merasa belum ada kepastian tentang penundaan. Sementara menjalankan tahapan juga tidak mungkin.
“Semua orang sekarang dalam ketakutan tentang wabah yang belum ada obat dan vaksinnya ini. Jadi, tak mungkin lagi memikirkan Pilkada yang prosesnya melibatkan banyak orang, bahkan sampai berkumpul. Apalagi kalau kampanye terbuka, tentu akan berdesak-desakan. Hal-hal yang saat ini sangat dilarang dalam social distancing,” kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Selain penundaan, kata Andre, dia juga setuju dengan rencana realokasi dana Pilkada yang telah disediakan, tapi belum terpakai dalam tahapan Pilkada oleh KPU. Karena, banyak Pemda yang mengaku kekurangan dana untuk sosialisasi dan pembelian alat pelindung diri (APD) serta kebutuhan lainnya.
“Soal aturan hukumnya mengembalikan dana yang sudah di KPU ke Pemerintah Daerah itu, mungkin perlu kajian dulu. Tapi yang belum diberikan atau baru disisihkan untuk dialokasikan pada perubahan APBD, sudah bisa dipindahkan. Karena, Kemendagri juga sedang memastikan aturan realokasi APBD ini. Tidak hanya untuk Pilkada saja, tapi semua program,” kata Andre.
Pun demikian, sebut Andre, meski Pilkada sudah dipastikan ditunda, para kandidat, ketua partai dan kader-kader partai politik jangan lari dari tanggung jawab bersama ini. “Mari bersama kita turun membantu masyarakat yang sedang kesusahan. Apa saja yang bisa dilakukan dibantu. Mulai dari masker, hand sanitrizer, sembako dan lainnya,” kata Andre.
Andre juga mendesak pemerintah pusat sampai ke daerah, memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi. Jangan sampai, saat imbauan di rumah, bahkan tidak boleh ke luar dan masuk daerah, ada yang kelaparan. “Kami juga meminta semua pihak saling membantu tetangga masing-masing. Jangan sampai ada yang kelaparan, menunggu wabah mematikan ini berlalu,” katanya. (r)
