PADANG, METRO
Pemprov Sumbar menggunakan angka kemiskinan yang terdapat di Dinas Sosial Provinsi, untuk menghitung kebutuhan bantuan akibat dampat ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari penanganan virus corona di Sumbar.
“Hari ini, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Dampak Virus Corona sudah rapat. Satgas ini bergerak di sektor ekonomi menghitung kebutuhan bantuan untuk mengatasi dampak corona. Angkanya berpedoman kepada angka kemiskinan yang berada di Dinas Sosal (Dinsos) Sumbar yang jumlahnya mencapai 476 ribu sekian,” ujar Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, usai rapat dengan Satgas Penanganan Dampak Virus Corona, Jumat (27/3) di Aula Kantor Gubernur.
Nasrul Abit menambahkan, melalui rapat ini disiapkan tekhnis persiapan anggaran, data penerima dan proses bantuannya untuk disampaikan kepada Gubernur. Nasrul Abit mengungkapkan, saat ini Pemprov Sumbar sudah memiliki stok 700 ton beras yang akan disalurkan kepada masyarakat miskin. Ada 1900 ton jumlahnya jika dihitung dengan stok yang ada di pemerintah kabupaten kota. Karena itu butuh 1000 ton beras lagi yang akan dibeli dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp12 miliar.
Beras ini nantinya akan dibagikan sesuai standar kemiskinan. Di mana warga miskin yang menerima bantuan beras ini, 300 gram per orang per hari. “Beras ini akan didrop kepada 476 ribu data orang miskin yang dimiliki Dinsos Sumbar nanti. Yang menyebarkan bantuan nantinya petugas yang ada di Dinsos Sumbar, baik itu petugas Tagana dan PKH,” ujarnya.
Untuk menghitung anggarannya, melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Sumbar, akan menyiapkan saving anggarannya. Saving anggarannya berasal dari, anggaran perjalanan dinas, pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Sumbar dengan meminta persetujuan DPRD dan termasuk perjalanan dinas keluar negeri Anggota DPRD Sumbar ditiadakan.
Nasrul Abit mengungkapkan cadangkan anggaran yang disiapkan sekitar Rp200 miliar, melalui penyisiran anggaran. Melalui anggaran ini Pemprov Sumbar akan subsidi daerah yang terlalu berat dampaknya di kabupaten kota.
“Petugas medis juga dihitung untuk dianggarkan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk stok beras ini, Pemprov Sumbar sudah siapkan. Kita tunggu kabupaten kota bagaimana mekanismenya. Sudah putuskan datanya dari Dinas Sosial Sumbar saja. Bantuan beras ini untuk satu bulan ke depan,” ujarnya.
Untuk penanganan orang miskin dampak virus corona ini, Pemprov Sumbar juga sudah terbagi dengan pemerintah kabupaten kota. Di mana pemerintah kabupaten kota juga ikut nantinya melakukan rasionalisasi anggaran mereka. “Kabupaten kota juga harus menganggarkan. Mereka akan laporkan penanganan yang dilakukan,” ujarnya.
Nasrul Abit juga menyinggung pelaksanaan bazaar yang rutin dilakukan setiap memasuki bulan Ramadhan. Menurutnya, jika bazar yang dilaksanakan jelang ramadhan dilakukan di kantor-kantor instansi pemerintahan. Namun, kali ini bazaar cukup dilakukan satu kali di depan Kantor Gubernur. Ini untuk mencegah kontak fisik kerumunan orang. Bazar ini pun baru bisa dilakukan jika musibah Covid-19 ini selesai.
Kepala Bakeuda Provinsi Sumbar, Zaenuddin mengatakan, pihaknya akan mengiventarisir kegiatan yang tidak mungkin dilaksanakan, untuk digeser anggarannya. Termasuk kegiatan yang masih ditunda tahun depan, juga masih bisa digeser anggarannya.
“Kita realokasikan ke anggaran tidak terduga, yang akan membiayai keseluruh untuk penanganan langsung Covid-19 dan alokasi anggaran untuk dampak Covid-19,” ujarnya.
Realokasi anggaran ini bertujuan untuk efektivitas anggaran. Melalui kebijakan ini, langsung diinventarisir kegiatan di masing-masing OPD. Untuk bulan ini atau bulan depan yang ada kegiatan yang mengumpulkan orang, tidak boleh dilaksanakan dan langsung digeser anggarannya. “Misalnya, di tempat saya ada kegiatan sosialisasi atau bimtek yang mengumpukan orang, tidak bisa dilaksanakan dan langsung anggarannya digeser. Total anggaran yang akan disiapkan nanti diperkirakan Rp200 miliar,” ujarnya.
Zaenuddin mengatakan, untuk melakukan pergeseran anggaran ini dirinya secara regulasi merubah penjabaran Pergub tentang APBD Sumbar secara legal. “Kita sudah punya alokasi anggaran DPTT, nanti masing masing OPD yang fungsional penanganan Covid-19 ini bisa ajukan ke kami. Kami melakukan perubahan penjabaran Pergub tentang APBD nanti,” ujarnya.
Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumbar, Efendi mengatakan, untuk ketahanan pangan dampak corona nanti, ada 300 gram beras per hari satu orang yang akan disalurkan. Total bantuan beras yang disalurkan nanti sebanyak 5 kilogram beras untuk satu orang untuk 16 hari. Bantuan beras yang akan diberikan nantinya selama satu bulan ke depan.(fan)
