JAKARTA, METRO
Pemerintah berusaha menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian masyarakat. Setelah menambah anggaran bantuan sembako dan mempercepat penyaluran program keluarga harapan (PKH), sasaran penerima kartu prakerja diperluas sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.
Program kartu prakerja semula hanya diperuntukkan bagi masyarakat pencari kerja. Kini para pekerja harian, buruh lepas, dan pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa merasakan manfaat program tersebut seiring dengan mewabahnya virus corona. Sehingga diharapkan roda perekonomian mereka tetap bisa berjalan.
Program kartu prakerja untuk kalangan-kalangan itu akan berlangsung antara tiga hingga empat bulan. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10 triliun. “Sehingga nanti setiap peserta kartu prakerja akan diberi honor insentif Rp 1 juta,” terang Presiden.
Program kartu prakerja tidak hanya bisa diikuti pekerja harian, buruh lepas, dan korban PHK. Para pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzet akibat kebijakan social distancing juga bisa mengikuti program tersebut. Selain untuk menambah penghasilan, yang utama dari program itu ialah meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM mereka.
Presiden meminta semua kepala daerah mendukung program tersebut di wilayah masing-masing. “Siapa yang harus diberi mulai didata dengan baik,” ucap mantan gubernur DKI Jakarta itu. Tujuannya, anggaran yang ada langsung bisa disalurkan dan tepat sasaran. Program kartu prakerja sendiri diluncurkan 20 Maret lalu dan akan efektif per 1 April.
Terkait program itu pula, presiden meminta semua kegiatan produksi yang dikoordinasi pemda menjadi program padat karya. Sejumlah kementerian juga akan memperbanyak program tersebut. Khususnya padat karya tunai. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar masyarakat tetap memiliki pendapatan sehingga daya belinya terjaga.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ,Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah perlu memfokuskan seluruh instrumen kebijakan untuk menangani Covid-19. Termasuk implikasi dan dampaknya terhadap situasi perekonomian saat ini.
“Mempertimbangkan kondisi saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap program kartu prakerja. Yaitu difokuskan bagi pekerja yang terkena PHK di sektor informal dan UMK akibat dampak Covid-19,” ujarnya.
Program pelatihan yang diberikan adalah pelatihan online. Penerima manfaat akan mendapatkan insentif sebesar Rp4 juta (Rp1 juta per bulan selama 4 bulan) dengan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta. Skema itu hanya berlaku selama 4 bulan untuk memitigasi dampak Covid-19 yang mengakibatkan banyak pekerja kena PHK karena turunnya omzet dan usaha di tempat mereka bekerja.
“Bila kondisi dan situasi sudah kembali normal, skema yang digunakan program kartu prakerja adalah skema awal. Yaitu dengan total insentif Rp 650 ribu dan biaya pelatihan Rp 5 juta,” imbuhnya.
Sementara itu, bagi pekerja yang terkena PHK pada sektor formal yang ikut dalam kepesertaan BPJamsostek, pemerintah juga menyiapkan skema. Yakni melalui pembiayaan dari BPJamsostek berupa bantuan pelatihan dan insentif yang diberikan selama 3 bulan dengan total insentif Rp 3 juta dan biaya pelatihan Rp2 juta.
“Kami juga akan memberikan insentif untuk yang terkena PHK. Dari sisi BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) memberi santunan plus pelatihan sehingga bisa mendapatkan paling tidak dalam tiga bulan Rp 1 juta per kepala,” jelas Menkeu Sri Mulyani dalam kesempatan terpisah. (jpc)
