PADANG, METRO
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Padang bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Padang menggandeng Kejaksaan Negeri Padang selaku pengacara negara untuk menertibkan pelanggan yang bermasalah dalam pembayaran tagihan. Kebijakan ini ditandai dengan penandatangan.
Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara Perumda Air Minum Padang dengan Kejaksaan Negeri Padang.
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Pebrizal bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kota Padang, Ranu Subroto di di aula Perumda Air Minum Padang, Selasa (24/3).
Dirut Perumda Air Minum Padang, Hendra Pebrizal mengatakan kerjasama ini tak hanya untuk menertibkan pelanggan yang nakal, tapi juga menyangkut berbagai masalah hukum di Perumda yang memerlukan pendampingan kejaksaan. Ia mencontohkan pada lahan yang telah menjadi aset Perumda, tapi masih dikuasai masyarakat. Sehingga tak bisa dibangun untuk lokasi pengolahan air.
“Kita berharap dengan hadirnya Kejaksaan, berbagai persoalan hukum yang memerlukan pendampingan bisa tuntas,” sebut Hendra.
Pihaknya juga berharap ke depan, semua pelanggan tertib dalam membayar kewajiban setiap bulannya. Sehingga tak perlu dilakukan pemutusan atau terpaksa harus berurusan dengan Kejaksaan.
Kepala Kejaksaan Negeri Padang, Ranu Subroto menyebutkan, pihaknya siap melakukan pendampingan hukum terhadap Perumda Air Minum Kota Padang untuk menyelesaikan semua permasalahan menyangkut hukum yang ada di instansi tersebut.
Dijelaskannya, sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan mempunyai tugas pokok sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jika Kejari sudah mendapat surat kuasa khusus (SKK) dari instansi, kata Ranu Subroto, status sebagai Jaksa Penuntun Umum gugur.
Dalam artian, apabila dalam lembaga atau instansi tersebut sudah menguasakan kepada Kejari namun ada hal yang kurang tepat maka akan menjadi tugasnya dalam meluruskan permasalahan itu.
“Dengan SKK tersebut bisa memperbaiki administrasi yang diperlukan serta melakukan pendampingan hukum. Dan semua itu gratis dan tidak dipungut bayaran,” ujar Ranu Subroto.
Acara penandatangan ini juga dihadiri oleh Direktur Teknik Perumda Air Minum Kota Padang, Andri Satria dan direktur umum, Afrizal Kuning. (tin)
