Oleh : Reviandi
SEPEKAN terakhir berbicara dengan sejumlah orang, mulai dari politisi, jurnalis, sampai “spekulan” politik yang ada di Sumbar. Selain bicara virus corona atau covid-19, mereka terlihat kurang bergairah lagi menghadapi Pilgub 2020 yang sudah di depan mata. Pasalnya, ada selentingan kabar, para pemodal atau penguasa pusat mulai melakukan intervensi terhadap kontestasi politik.
Bahkan, para kandidat utama yang kerap menempati urutan atas survei saat ini, disebut-sebut tak akan menjejakkan kaki ke KPU sebagai calon Gubernur atau wakil Gubernur.
Kalaupun mereka datang, hanyalah sebagai ketua partai yang mendaftarkan pasangan calon yang diusung. Tentunya kabar ini cukup menelisik dan pantas untuk diusik.
Apalagi, saat ini semakin ramai para kandidat memasang alat peraga (sebelum) kampanye mereka hampir semua Kabupaten/Kota di Sumbar. Tak ada lagi rasanya nagari bahkan jorong yang tidak ada foto para calon pengganti Irwan Prayitno 2021 itu. Apakah yang mereka lakukan itu sebuah kesia-siaan belaka atau setingan saja? Tak masuk di akal rasanya.
Berapa modal yang telah ditumpahkan untuk mendapatkan popularitas yang masih di bawah 30 persen itu. Tak mungkin pula rasanya percetakan, desain, pemasangan sampai tukang kawal alat peraga agar terpasang aman itu perai saja. Apa calon tak memikirkan dana sebanyak itu akan percuma, sementara lakon-lakon yang akan bertarung ditentukan seenaknya oleh orang pusat.
Ada juga yang setiap pekannya, dua sampai tiga hari keliling Sumbar hanya demi bertemu masyarakat. Hal itu dikerjakan rutin, bahkan juga melibatnyak banyak pihak, baik yang dibawa atau menerima. Agak mustahil juga pekerjaan itu dilakukan, tapi yang akan diusung nanti orang entah berantah dari pusat. Informasi yang sungguh membuat bingung – sebingung apa sebenarnya langkah yang diambil pemerintah menangkal corona.
Belum lagi yang punya armada besar, tak perlu koalisi, sudah punya calon pendamping, dan yakin akan diusung dan berpeluang menang. Apa begitu saja rela menyerahkan posisi yang kemarin hampir melayang, sekarang digenggam lalu dipeluk erat-erat ini pada orang lain? Tentu semakin susah untuk diterima akal sehat. Siapa orang pusat yang menentukan itu, dan siapa pula yang akan diusung.
Yang jelas, saat ini, baru ada sepasang calon Gubernur dan wakil Gubernur yang sudah menyerahkan berkas ke KPU Sumbar. Maju sebagai calon perseorangan atau nonpartai.
Diperkirakan, dari syarat yang diserahkan, jauh dari apa yang dibutuhkan KPU dalam verifikasi faktual. Tentunya, calon perseorangan perdana di Pilkada Sumbar ini juga sedang menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka, dan sama-sama mendaftar Juni mendatang.
Nah, kalau memang para papan atas itu tak jadi maju, siapakah yang akan menghiasi kertas suara di tempat pemungutan suara 23 September 2020? Sebuah pertanyaan yang aneh dan apa perlu digadang-gadangkan. Tentunya, akan masuk orang-orang yang dirasakan punya power baik kekuasaan atau uang di Pilgub Sumbar. Suatu isu yang sebenarnya sempat mengapung dan sedikit heboh saat munculnya nama seorang milenial muda sebagai bakal calon wakil Gubernur.
Menilik dari partai-partai yang punya kans mengajukan pasangan calon, tentunya sangat terbatas. Sepasang calon diusung minimal 13 kursi di DPRD Sumbar. Sementara yang punya kursi itu adalah Gerindra 14 kursi, PKS (10), PAN (10), Demokrat (10), Golkar (8), PPP (4), NasDem (3), PDI P (3) dan PKB (3). Apakah para petinggi partai-partai ini yang mengatur “remotnya” dari pusat? Jakarta yang sekarang sedang sibuk mengurus corona.
Memang, tak dipungkiri, semua melalui keputusan pusat atau DPP partai masing-masing. Tugas pengurus di tingkat provinsi hanya menjaring dan mengirimkan nama-nama ke Jakarta. Tapi, tentunya ada pertimbangan yang matang yang diambil oleh pengurus pusat untuk memajukan calon. Pasti ada pertimbangan elektabilitas, pasangan, sampai “tas” yang dipunyai calon atau pendukungnya.
Kalau tiba-tiba saja “transaksi” dilakukan di pusat tanpa melibatkan daerah, akan sangat rawan ikut kontestasi ini. Bisa-bisa hanya jadi macan ompong yang bertarung di tengah ketidaktahuan calon pemilih. Mungkin saja partisipasi pemilih yang akan digerus habis-habisan. Jadi, tak mungkinlah orang pusat akan benar-benar mengambil alih penuh Pilgub Sumbar 2020.
Apalagi, Sumbar ini hanyalah secuil wilayah dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang penduduknya mayoritas bukan pemilih pemerintah yang berkuasa di pusat saat ini. Jadi, tak akan banyak pula “galeh” atau “kue” yang bisa diperebutkan di sini. Akhirnya, kepada orang pusat, dengar jugalah suara hati pengurus partai di daerah, syukur-syukur mereka mengacu pada suara rakyat di Sumbar. Kalau diakomodir, bisa jadi menang dan mamacik pula partainya di sini. (Wartawan Utama)
