Memasuki masa sidang II tahun 2020, seluruh anggota DPRD Bukittinggi melaksanakan reses, baik perseorangan maupun reses kelompok. Salah satu yang melaksanakan reses perseorangan adalah Maderizal, yang menggelar reses, di ruang rapat DPRD Bukittinggi, Senin (16/3). Anggota DPRD Bukittinggi, Maderizal menjelaskan, reses ini dilaksanakan dalam menampung aspirasi untuk perencanaan pembangunan Bukittinggi 2021. Di mana aspirasi masyarakat ditampung mulai saat ini untuk diperjuangkan dalam penyusunan APBD 2021 nantinya.
Untuk tahun 2020 ini, dalam APBD Bukittinggi, pendapatan daerah mencapai Rp 804 miliar dan belanja daerah sebesar Rp 969 miliar. Dalam proseanya, Pemko Bukittinggi dan DPRD Bukittinggi tahun 2020, telah menyusun APBD yang pro rakyat. “APBD tahun 2020 lebih banyak dinikmati warga kota dibanding penyelenggara pemerintah. Buktinya, banyak manfaat yang dapat dirasakan langsung warga dari pembangunan yang dilakukan pemerintah. Contohnya bidang pendidikan, banyak sekolah yang gedungnya dibangun baru, agar meningkatkan pelayanan pendidikan di Bukittinggi. Bidang kesehatan juga dibangun beberapa puskesmas untuk melayani kesehatan masyarakat. Bahkan saat ini dibangun RSUD Bukittinggi yang memang diperuntukkan bagi masyarakat Bukittinggi sekitarnya” jelas Maderizal.
Ketua Komisi III DPRD Bukittinggi ini menegaskan, sejumlah kegiatan kerakyatan yang dilaksanakan oleh pemko dan DPRD, telah disusun sejak beberapa tahun sebelumnya. “Jadi kami tegaskan, jangan nilai kegiatan yang dilaksanakan sebagai politik praktis, tapi memang menjadi rencana kerja yang telag disepakati oleh DPRD bersama Pemko sejak empat tahun terakhir, khususnya tertuang dalam RPJMD kota Bukittinggi,” tegas Maderizal.
Untuk APBD 2021, diprediksi lebih dari Rp 1 triliun. Kegiatan yang akan masuk dalam APBD tahun depan itu, merupakan hasil musrenbang kelurahan, kecamatan dan Musrenbang RKPD serta reses yang dilaksanakan setiap anggota DPRD Bukittinggi. “Masukan yang diterima bukanlah kepentingan untuk pribadi, tapi lebih kepada kepentingan bersama untuk masyarakat Bukittinggi. Pedomannya, urusan wajib yang menjadi pelayanan dasar, dikelola sesuai standar minimal,” jelas Maderizal.
Dalam reses itu, muncul sejumlah aspirasi warga terakait pembangunan kantor lurah ATTS serta pembangunan infrastruktur lainnya. Selain itu, juga diusulkan peningkatan perhatian terhadap pengrajin sepatu, pertanian, pengerukan sedimen sejumlah riol, peningkatan upaya desa wisata di Bukik Apik dan beberapa aspirasi lainnya. (pry)//
