Oleh : Reviandi
BERBAGAI lembaga telah merelis hasil survei calon Gubernur Sumbar sejak awal 2020. Namun, belum ada calon yang menembus posisi “aman” 30 persen. Semua masih berkutat di angka 20-an persen, bahkan mayoritas di bawah itu.
Tentunya ini membuat para jagoan utama harap-harap cemas dan masih ada harapan untuk pendatang baru. Karena, angka yang masih berkutat di 20-an persen masih rawan.
Apalagi dari tiga posisi atas, hanya dua calon yang sudah menyentuh angka itu. Satu menyusul di angka 15 persen ke atas dan lainnya berada di bawah 10 persen alias satu digit. Banyak juga di bawah 5 persen. Nol koma pun ada.
Hal ini yang membuat banyak pihak meyakini, Pilgub Sumbar masih cair dan masih ada peluang bagi calon lain, di luar yang balihonya sudah terpampang di seantero penjuru negeri. Baliho yang dianggap masih menjadi senjata utama untuk “menyerbu” calon pemilih dari “udara.” Kini, semakin dekat Pilgub, baliho ini semakin ramai dan begitu mendominasi di setiap sudut nagari.
Untuk mengejar elektabilitas 30 persen dari top of mind memang kandidat harus kerja ekstra keras. Mereka harus memaksimalkan alat peraga agar bisa meyakinkan masyarakat. Lalu turun gunung menyapa mereka secara langsung — bukan hanya melalui baliho-baliho itu. Tentunya dengan menyentuh isu-isu strategis yang dibutuhkan masyarakat saat ini dan masa depan.
Bicara isu, belum ada bakal calon yang mengapungkan program yang langsung menyentuh masyarakat. Semua masih bicara di awang-awang soal kesejahteraan, madani, bermartabat, berpengalaman dan sejenisnya. Tak ada janji yang oke seperti bunga KPR nol persen, gratis biaya pendidikan SD-SMA, bebas biaya BPJS untuk warga miskin dan lainnya.
Mungkin isu-isu itu dianggap belum perlu, karena masih sibuk melakukan pendekatan kepada pimpinan partai politik yang akan mendaftarkan ke KPU. Kalaupun ada yang jadi ketua partai, tentu masih mencari pasangan koalisi. Makanya isu-isu berani dan menarik bagi masyarakat belum bertebaran dan baliho-baliho masih seperti seperti alat memperkenalkan diri. Bukan alat menyampaikan program kepada calon pemilih.
Kalau para kandidat belum juga “manukiakkan” program mereka, maka jangan salahkan, angka 30 persen apalagi 50 persen hanya akan jadi angan-angan. Atau dapat survei 30 persen ke atas, saat lembaga menempatkan tiga atau empat kandidat tersisa dalam pertanyaan tertutup. Lalu menggembar-gemborkan ke publik, kalau sudah dalam posisi aman dengan elektabilitas di atas 30 persen. Saat maju dan hasil diumumkan, langsung “kabek kapalo.”
Ada informasi, sejumlah calon kembali mengkalkulasikan untung-rugi, andai hasil survei tak memihak pada mereka. Tak mau mengambil risiko dengan meninggalkan jabatan sebagai pejabat publik, ASN atau anggota letislatif. Karena, survei masih dijadikan tolok ukur kandidat maju atau tidak. Padahal, begitu banyak pemenang Pilkada yang pada awal survei tak begitu dominan, seperti Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017. Mengalahkan jagoan semua lembaga survei Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok dengan Djarot Syaiful Hidayat.
Andai benar ada yang tiba-tiba mundur karena tak mampu menyentuh angka psikologis 30 persen itu, tentu persaingan semakin terbuka. Akan ada nama-nama baru yang bisa saja menyalip dan memimpin Sumbar lima tahun mendatang. Hal itu telah terlihat dari bongkar-pasang pasangan calon dengan partai politik yang mengusungnya.
Harusnya semakin dekat pendaftaran, semakin hangat pembicaraan siapa kandidat. Jangan sampai, semakin dekat, semakin hilang para kandidat. Karena melihat susahnya mengatrol elektabilitas, karena nama-nama terus bermunculan. Maka, jalan terbaik mendapatkan angka yang baik adalah dengan benar-benar memberikan program yang diterima masyarakat.
Bukan program-program di langit dan mengklaim kesuksesan masa lalu untuk dikapitalisasi demi keuntungan pribadi. Tapi jangan pula elektabilitas hasil survei satu-satunya poin untuk maju atau tidak. Jadikanlah niat membangun Sumbar sebagai langkah dasar menjadi calon Gubernur. (Wartawan Utama)
