JAKARTA, METRO
Di tengah merebaknya virus corona yang telah menjangkiti banyak negara, termasuk Indonesia serta lesunya perekonomian dunia, maka seluruh warga masyarakat Indonesia memerlukan kekompakan, kerukunan, dan solidaritas agar dapat melewati semua masalah tersebut dengan aman dan selamat.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti hari ini, ketika ia menanggapi kasus-kasus penyerangan terhadap tempat ibadah yang masih terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini.
La Nyalla katakan, virus corona yang kini merebak di lebih dari 50 negara termasuk Indonesia. Di mana ada dua orang warga yang masih dalam pemantauan khusus itu telah menambah beban pikiran penyelenggara negara, karena itu jangan ada lagi masalah lainnya di masyarakat yang dapat semakin memperkeruh keadaan.
La Nyalla juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik dalam menghadapi pengumuman pemerintah tentang adanya sejumlah warga masyarakat yang telah terjangkit virus corona. Sebab, pemerintah dan penyelenggara negara lainnya akan senantiasa bekerja keras untuk mengatasi masalah ini.
Warga masyarakat diminta agar memercayakan penanganan masalah ini kepada institusi-institusi negara yang kini sedang giat meresponi gejala corona ini; dan menaati arahan yang telah disampaikan oleh pejabat-pejabat yang berwenang.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap tersendatnya kegiatan renovasi Gereja Katolik Santo Joseph Tanjung Balai Karimun yang meskipun pembangunannya sudah mendapat semua izin yang dipersyaratkan Pemda setempat. Ternyata masih juga dihentikan oleh oknum-oknum yang bermain politik, dengan menggiring masyarakat untuk berdemo dan menuntut agar semua izin dimaksud dicabut oleh Pemda.
“Negara harus hadir dengan jalan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua warganya, terlepas dari latar belakang suku, agama, dan budaya, sebab UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk beribadah menurut keyakinannya masing-masing,” tegas La Nyalla.
“Negara tak boleh tunduk pada tekanan massa yang secara tak adil memaksakan kehendak dan tak mengindahkan hukum, sebab Indonesia adalah negara hukum dimana setiap warganya sama kedudukannya di depan hukum,” imbuhnya.
La Nyalla juga menyoroti kasus perusakan mushala di Perum Agape Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara pada 26 Januari 2020 oleh oknum kalangan masyarakat. “Kasus penyerangan terhadap tempat ibadah agama manapun tidak dibenarkan dan patut dikecam oleh semua warga bangsa yang mencintai tegaknya NKRI, Pancasila, dan UUD 1945,” tegas La Nyalla.
“Tindakan-tindakan tak beradab semacam itu tak boleh terulang lagi. Oleh sebab itu maka aparat Pemda, aparat Kepolisian, serta Forum Komunikasi Antarumat Beragama perlu meningkatkan kewaspadaan untuk memonitor semua gejolak serta potensi gangguan keamanan di semua daerah di Indonesia,” imbuhnya.
La Nyalla menambahkan bahwa semua perbedaan dalam masyarakat, baik itu perbedaan etnis maupun agama adalah kehendak dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa; oleh karena itu haruslah disikapi sebagai sumber kekuatan dan kekayaan budaya bangsa, bukan alasan untuk memecah-belah bangsa ini. Sebab, Indonesia membutuhkan keamanan dan kekompakan untuk menyongsong masa depan.
“Keamanan Indonesia merupakan gabungan dari kondisi aman dan tenteram di semua wilayah di Tanah Air. Gangguan keamanan terhadap satu daerah di negeri ini merupakan gangguan keamanan terhadap seluruh wilayah NKRI. Karena itu pemerintah dan semua aparatur negara harus meningkatkan kewaspadannya guna mencegah terjadinya ledakan instabilitas di daerah manapun di negeri ini,” kata La Nyalla.(rel/fas)
