PADANG, METRO
Pembacaan putusan vonis kasus dugaan perusakan mangrove di Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) yang menjerat Wakil Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar ditunda oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Padang, Senin (2/3). Pasalnya, Majelis Hakim belum selesai bermusyawarah untuk memutuskan perkara tersebut.
“Karena belum selesai bermusyawarah, maka putusan ini tidak dapat dibacakan. Untuk itu sidang ini kita lanjutkan kembali, pada Jumat 13 Maret 2020,” tegas hakim ketua sidang Gutiarso yang didampingi hakim anggota Agus Komarudin dan Khairuddin.
JPU Jaksa Penuntut Umum (JPU) Harry Saputra dari Kejagung RI mengaku tidak ada masalah terkait penundaan sidang. “Ya mungkin perlu pertimbangan yang matang, makanya sidang ditunda,” ujarnya.
Sementara itu, ketua tim PH terdakwa Sutomo menuturkan, menghormati putusan hakim.
“Kita menghormati putusan majelis hakim, karena putusannya belum selesai,” ucapnya.
Pantauan di PN Padang , ratusan masyarakat yang berasal dari Pesisir Selatan tampak banyak memadati ruang siding dan bahkan hingga luar ruangan sidang. Di lokasi, juga tampak Polisi dan dari Polresta Padang lengkap dengan kendaraan pengurai massa yang mengawal proses persidangan.
Salah satu, warga Pesisir Selatan Tri Budi Setiawan (40) mengaku, kehadiran ratusan massa yang hadir di PN Padang memberikan dukungan moril kepada Wakil Bupati. Bahkan, ia membantah ada yang menggerakkan massa ke pengadilan.
“Kami tidak ada yang menggerakkan kecuali hati nurani kami. Agar hakim berlaku adil kepada Yul Anwar. Jadi hakim harus jelas unsur apa yang akan dijerat untuk beliau. Kami meminta Majelis Hakim membebaskan terdakwa, dari jeratan hukum,” ujar Kapalo Kampuang Nagari Salido Pesisir Selatan itu.
Sebelumnya, dalam tuntutan JPU disebutkan, Rusma Yul Anwar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perusakan mangrove. Sehingga dituntut selama 4 tahun, denda Rp 5 miliar dan subsider 12 bulan. Dalam dakwaan JPU dijelaskan, kejadian ini bermula pada Mei tahun 2016 hingga 2017.
Terdakwa membeli sebidang tanah pada seluas tiga hektare, pada tahun 2016. Dua bulan kemudian dimulailah pembangunan di kasawan Mandeh dan pelebaran jalan serta perairan laut, dari satu meter menjadi empat meter, yang panjangnya sekitar tiga puluh meter.
Terdakwa telah memerintahkan seseorang untuk meratakan bukit, dengan tujuan pendirian penginapan. Dimana terdapat dua lokasi pengerusakan mangrove. Pertama ukuran dengan panjang 12 meter dan lebar 75 meter. Dan kedua dengan ukuran panjang 75 meter dan lebar 12 meter, pada bukit yang diratakan yang telah berdiri empat bangunan.
Di lokasi tersebut, sudah dibuat fasilitas jalan dan pembangunan perumahan. Dimana aktifitas berdampak dan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
Berdasarkan data lapangan dan citra satelit, kerusakan yang ditimbulkan yakninya matinya mangrove saat pelebaran sungai, seluas 3.029 meter atau luas 0,3 hektare. Pelebaran sungai di titik lain mengakibatkan rusaknya hutan. Kemudian hutan mangrove ditimbun tanah seluas 0,39 meter. Sehingga total luas hutan mangrove yang rusak sekitar 7.900 ataut 0,79 hektar.
Terdakwa diduga melakukan kegiatan tanpa izin lingkungan diareal perbukitan. Dimulai dari pembukaan lahan, pembuatan jalan menuju bukit, serta pemerataan bukit. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 98 UU RI No 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pasal 109 UU RI Nomor 32 tahun 2009, tentang perlindungan dan penglolaan lingkungan hidup. (cr1)
