PADANGPARIAMAN, METRO
Wakil Bupati (Wabup) Padangpariaman Suhatri Bur menegaskan, anggota PPK yang telah dilantik ini jangan sampai menodai pelaksanaan pilkada atau pesta demokrasi untuk tahun 2020. “PPK di kecamatan adalah garda terdepan dalam pelaksanaan Pilkada kali ini, untuk itu bekerjalah dengan regulasi yang ada. Untuk itu, integritasnya harus dijaga,” kata Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur, kemarin.
Katanya, untuk mensukseskan pilkada kali ini, mari bersama sama antara lembaga -lembaga penyelenggara pesta demokrasi di daerah itu bersinergi untuk mewujudkan pilkada berjalan lancar dan sukses.
Pada kesempatan itu Suhatri Bur juga mengapresiaai kepda KPUD yang telah melakukan tahapan tahanpan pilkada di Padangpariaman.
“Pemerintah Padangpariaman berterimakasih kepada seluruh elemen masyarakat, terutama KPU dan PPK yang telah melaksanakan tahapan tahapan pilkada,” kata Suhatri Bur.
Ia berharap, pelaksanaan pilkada bupati dan gubernur dapat berjalan lancar dan sukses tanpa berhadapan dengan hukum.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Padangpariaman melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan gubernur secara langsung untuk tahun 2020.
Terkait surat keputusan KPUD Padangpariaman nomor 11/pp.04.2 kbpt/1305/kpud/II/2020 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPK, sebanyak 85 yang terdiri dari 17 kecamatan siap ditugaskan di masing masing daerah.
Sementara itu, Ketua KPUD Padangpariaman, Zulnaidi mengatakan tahapan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) di daerah itu telah dilalui secara aman dan lancar. Diantaranya, salah satunya pada hari ini perekrutan anggota PPK secara resmi dilantik.
Diakui, tanpa adanya bantuan pihak pihak terkait salah satunya PPK itu, proses dan perjalanan Pilkada tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
“Untuk itu perlunya PPK ini dan seluruh elemen masyarakat untuk mendorong dan membantu perjalanan pilkada ini secara aman dan sukses,” kata Zulnaldi.
Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki KPUD saat ini sebesar Rp30 milyar, pihaknya tetap solid dan berkomitmen untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bupati dan gubernur di daerah itu berjalan sukses dan lancar.
“Dengan keterbatasan anggaran yang dimilki oleh KPUD, kami berupaya mengusulkan kepada pihak pemerintah setempat untuk menambah anggaran ini sebayak 5 milyar lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan dengan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPUD mengalami pengurangan. Hal ini didasari dengan keterbatasan anggaran itu sendiri.
Zulnaldi menekankan, pihak PPK harus bekerja secara jujur dan selalu berpedoman dengan aturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan berhadapan dengan hukum.
“PPK jangan coba-coba merima imbalan dari pihak manapun. PPK harus bekerja sesuai aturan dan jangan ditungangi oleh pihak yang berkepentingan dalam pilkada ini, mari kita jaga integritas kita,” tegas Zulnaldi.
Ia menghimbau, mari bersinergi dengan segala elemen masyarakat dalam pelaksanaan pilkada secara langsung ini agar terwujudnya netralitas dan independensi masing-masing lembaga penyelenggara perhelatan pesta demokrasi di daerah itu. (efa)
