PADANG, METRO
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit meminta jamaah dan biro perjalanan umrah bersikap bijak. Hal ini terkait dengan larangan masuk ke Arab Saudi untuk wisata dan ibadah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19).
Pemerintah kata Nasrul, saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin melobi Pemerintah Arab Saudi untuk bisa memberangkatkan jamaah terutama yang sudah memiliki visa. “Presiden juga sudah merespon ini dan kita bisa memahami kondisi ini. Untuk itu, semua jamaah yang akan berangkat namun dibatalkan, kita mohon ini untuk dapat dimaklumi,” jelas Nasrul, Jumat (28/2).
Ia berharap kepada biro perjalanan untuk tidak memotong dana atau memberikan biaya tambahan kepada jamaah yang gagal berangkat. “Dan tentunya, kita berharap biro perjalanan umrah jangan dipotong uang jamaah,” kata birokrat berpengalaman itu.
Menurut Nasrul, dengan tidak adanya pemotongan uang jamaah maka keberangkatan bisa kapan saja dilaksanakan setelah izin kembali dibuka. Jadi uang tetap ada, tinggal nunggu waktu keberangkatannya saja. Mudah-mudahan, sebelum musim haji masuk, masalah corona ini sudah selesai.
“Sehingga, nanti jamaah haji tidak ada permasalahan. Sekali lagi, tolong biro perjalanannya, kembalikan lagi orangnya (jamaah) ke tempat masing-masing jika sudah berada di Kota Padang untuk berangkat,” tegasnya.
Seperti diketahui penerbangan langsung ke Jeddah dan Makkah telah dilakukan dari Bandara Internasional Minangkabau. Diperkirakan sekitar 3 ribu jamaah berangkat setiap bulannya. “Kita imbau jemaah untuk bersabar. Pemerintah sedang berupaya,” ujar Nasrul.
Sebelumnya, usai menggelar pertemuan dengan Nasrul Abit, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus menyebutkan, jika pihaknya sangat memahami tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Apalagi mengingat jenis ibadah yang ada di Mekkah tidak ada batas. Dalam artian, kalau melakukan tawaf tentu saja akan berdekatan dengan jamaah lain.
Terkait dengan timbulnya kerugian materil, Ihsan menegaskan saat ini pihaknya dan Pemerintah RI juga sedang berupaya melakukan lobi dengan otoritas Arab Saudi. Salah satunya yakni, mengupayakan pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa digantikan atau dijadwal ulang.
“Untuk kerugian materil, itu yang sedang kita lobi ke Arab Saudi. Permasalahan dengan alasan force majure, maka pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa digantikan atau dijadwal ulang,” tutup Ihsan Yunus.
Terkait hal ini, Kepala Otoritas Bandara Wilayah VI Padang, Agoes Subagyo sebelumnya juga telah menyikapi hal tersebut. Dalam relis yang dikirim Humas BIM, Fendrick Sondra menyebutkan pihak Otoritas Bandara Wilayah VI memastikan kepada pihak airlines.
Yaitu, jikalau kondisi ini masih berlangsung sampai dengan ada penerbangan direct ke Jeddah dari BIM, maka diminta AP 2 untuk membantu melakukan penanganan terhadap penumpang yang diundur keberangkatannya sampai waktu yang belum ditentukan. (fan)
