PDG.PANJANG, METRO
Menunggak,79 Rumah Toko (Ruko) di kawasan pertokoan M Syafe’i, Padangpanjang ditutup Komando Distrik Militer (Kodim) 0307/ TD, Tanahdatar.
Penutupan pertokoaan itu juga sekaligus penertiban data administrasi pengguna aset TNI.
Dandim 0307/TD, Letkol Inf. Edi Sugianto Harahap, Kamis (26/2) mengatakan, penertiban sudah berjalan selama dua hari belakangan. Bagi pengguna aset TNI ( Pedagang-red) sampai batas waktu yang ditentukan, maka kita akan membuka peluang bagi penyewa baru,” sebut Dandim, di Kantor Danramil 01/PP Padangpanjang.
Karena TNI AD yang berada bawah pengawasan Kodim 0307/TD, khususnya di Kota Padangpanjang sedang menertibkan asetnya, maka sejumlah ruko dan toko yang berada di kawasan pertokoan M. Syafe’i Padangpanjang, terpaksa ditutup sejak Rabu (26/2) kemarin.
Letkol Inf Edi Sugianto juga Harahap menegaskan, sebelum dilakukan eksekusi penertiban tersebut, pihaknya bersama pedagang sudah sering melakukan pertemuan. Selain pertemuan
pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para penyewa aset TNI AD yang mengatasnamakan Persatuan Pedagang Penyewa Tanah TNI (PPPT-TNI).
“Kita sudah duduk bersama melakukan pembahasan. Setahu saya kita sudah 22 kali rapat mengenai status pengguna pertokoan ini. Selain beberapa kali mengeluarkan surat peringatan, dimulai sejak 24 Januari 2019 agar penyewa menutup ruko dan tokonya. Namun surat kita tidak direspon oleh para penyewa, sehingga terpaksa dilakukan penertiban dan penutupan,” tegas Dandim.
Dikatakan, salah satu alasan adanya surat penutupan ruko dan toko dari Dandim 0307/TD kepada para penyewa, dikarenakan mayoritas penyewa pertama yang memiliki izin hak guna aset TNI AD di kawasan pertokoan M. Syafe’i itu, sudah banyak yang meninggal dunia, yang kemudian dilanjutkan oleh anak cucu mereka.
Namun disebutkan, mayoritas penyewa penerus tersebut tidak menempati bangunan ruko dan toko tersebut. Melainkan memindahtangankan kepada orang lain tanpa mendapatkan rekomendasi atau izin pihak Kodim 0307/TD.
Sejumlah pengguna Aset TNI tersebut diketahui ada juga yang menjual dan mengontrakkan dengan harga yang cukup tinggi, mencapai Rp 25 juta hingga Rp 40 juta. “Sedangkan membayar ke Kodim hanya Rp3 juta sampai Rp 12 juta per tahunnya.
Sesuai instruksi jajaran tertinggi TNI ujar Edi, bahwa pihaknya telah diperintahkan untuk mengawasi, menertibkan lahan serta menertibkan administrasi dan mengamankan aset milik TNI AD yang ada di lokasi tersebut.
“Ke depan bagi siapa saja yang akan memanfaatkan aset itu, baik untuk keperluan pribadi, golongan atau pihak lain, akan menunggu izin terbitnya rekomendasi dari Kemenkeu. Selain itu juga diperlukan kesepakatan secara tertulis sesuai aturan yang berlaku,” ujar Dandim. (rmd)
