SAWAHLUNTO, METRO
“Negara dalam Negara di Kota Tua Sawahlunto” kata itu memang tidak tabu lagi di Sumatera Barat, khususnya di Sawahlunto. Seolah Belanda masih saja menggerogoti darah masyarakat kecil yang tak berdaya. Tak mau berdiam saja, sejak dulu sudah berbagai cara dilakukan masyarakat setempat agar PT. BA UPO bisa mengembalikan tanah Ulayat pasca tambang. Karena hal ini tentu berdampak buruk pada masyarakat serta pemerintah sendiri yang terkekang dalam masalah tanah.
Kini, Komisi VI DPR RI akan turun tangan mengatasi keresahan masyarakat tersebut, setelah KAN Kolok dan Anggota DPRD Sawahlunto yang diwakili Dasrial Ery mendatangi Gedung Nusantara 1, Rabu (26/2). Hal itu sepertinya menarik perhatian beberapa anggota dewan setelah Ketua KAN Kolok Dahler Dt Penghulu Sati. dan Dasryal Ery mengungkapkan permohonannya langsung pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang rapat Komisi VI.
Diantaranya ialah Andre Rosiade, anggota DPR RI dari Komisi VI Fraksi Partai Gerindra, ia mengatakan bahwa telah mendapatkan surat dari Walikota Sawahlunto, Deri Asta terkait tanah sebanyak 393 hektar untuk diteruskan pada Menteri BUMN, Erick Thohir.
“Saya ingin sampaikan kepada Pak Datuak dan Niniak Mamak Sawahlunto yang hadir bahwasanya terkait tanah itu kami diamanahkan pada Bulan November 2019 lalu oleh Wako Sawahlunto untuk dilanjutkan pada Menteri BUMN,” Kata Andre pada rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung itu.
Andre melanjutkan, bahwa dalam waktu dekat Kementrian BUMN akan meminta deputi hukum untuk mengkaji hal ini dan selanjutnya akan mengadakan pertemuan lanjutan melibatkan Kementrian BUMN, Pihak PT. BA, Pemerintah Kota, DPRD, Jaksa Agung Muda Perdata Tata Usaha Negara (JAM DATUN), Bareskrim, BPK, BPKP hingga KPK.
“Karena ini kan aset negara dan Insya Allah akan disahkan dalam bertahap, yang kemungkinan seratus hektar dulu. Itu informasi sementara, karena Wako sebelumnya dalam surat resmi hanya mengatakan tentang tanah yang 393 hektar saja,” kata Anggota DPR RI Dapil I Sumbar ini.
Sementara, Rieke Diah Pitaloka dari Fraksi PDI-P mengungkapkan dukungannya pada perjuangan KAN Sawahlunto dalam pemulihan status tanah tersebut. “Ini tentunya harus menjadi perhatian serius, karena saya juga tahu Sawahlunto sekarang telah menjadi Word Herritage yang sudah ditetapkan UNESCO, sehingga memang tugas kita semua dalam menjaganya,” ujar Duta Arsip RI ini.
“Terkait masalah tanah ini saya lihat seolah olah kita masih hidup di Zaman Penjajahan Belanda ya, seolah kita belum merdeka. Ini pendapat saya pribadi saja ya dan saya mendukung perjuangan KAN Nagari Kolok,” katanya.
Dia juga mengatakan akan memperjuangkan hal ini dengan perannya sebagai Duta Arsip RI “Selanjutnya mohon ijin kita dapat berkomunikasi dan kebetulan dari partai saya juga sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi dan sekarang kami sedang memperjuangan masyarakat hukum adat,” ujarnya.
Dan selanjutnya ia juga mengajak agar dibuat Undang Undang yang sesuai aturan hukum RI, bukan saja Undang Undang tentang masyarakat hukum Adat namun juga dibuatkannya Undang Undang tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat Adat. (cr2)
