RADEN SALEH, METRO
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kaban Diklat) Kejaksaan Agung RI, Setia Untung Arimuladi melakukan monitoring evaluasi dan melihat kesiapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat (Sumbar) dan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) menuju zona integritas WBK dan WBBM.
“Kehadiran saya memberikan motivasi kesiapan apakah ke depan Kejati Sumbar bisa meraih sebagai zona integritas WBBM atau tidak, setelah berhasil meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada 10 Desember 2019 lalu. Termasuk dua Kejari yang telah meraih WBK,” ujar Untung yang didampingi Kejati Sumbar Amran, Wakajati Heri Jerman, Asisten Intel Teguh Wibowo Asisten Pembinaan Dwi Antoro, Asisten Pidsus M. Fatria dan Aspidum Fadlul Azmi kepada awak media, Selasa (25/2).
Setelah melakukan pengecekan, mantan Kejati Riau itu optimis bahwa tahun ini Kejati Sumbar dapat meraih penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) setelah sebelumnya Kejati Sumbar telah meraih predikat WBK dari Kemenpan RB.
“Kejati Sumbar siap dan optimis meraih WBBM selanjutnya. Termasuk dua Kejari yang telah meraih WBK yaitu Kejari Tanah Datar dan Kejari Pariaman,” sebutnya yang disambut optimistis oleh Kajati Sumbar Amran dan para asisten.
Kemudian, Kejari yang lainnya, ia juga akan melakukan pengecekan tentang kesiapannya untuk meraih zona integritas dengan predikat WBK. Mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum) menyampaikan, memberikan pelayanan bahwa kejaksaan sebagai unit kerja aparat penegak hukum harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Misal di Kejari ada yang berkaitan dengan perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Untuk itu jaksa harus merespons dengan cepat untuk melimpahkan ke pengadilan dan jangan bertele-tele dan profesional, sehingga publik akan puas terhadap pelayanannya,” katanya.
Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) ini berharap dengan raihan predikat zona integritas WBK dan WBBM dapat membangun komitmen dan konsistensi agar kejaksaan lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya.
“Dimana pembangunan zona WBK dan WBBM ini tujuannya adalah, para aparat Kejaksaan di daerah bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Bagaimana membuat sistem kerja yang cepat, memberikan sistim kerja pelayanan kepada para pencari keadilan,” ungkapnya.
Kegiatan yang dihadiri Kejari se-Sumbar, Kabandiklat Kejagung RI itu juga meninjau persiapan WBK-WBBM, Setia Untung Arimuladi juga meluncurkan program Layanan tamu pegawai berbasis elektronik no pungli dan no money (Lantai enam) di bidang Pembinaan Kejati Sumbar. Program tersebut berkaitan dengan pelayanan ke pegawai seperti mempercepat pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan lainnya.
Sebagaimana diketahui Badiklat Kejaksaan dibawah Komando Setia Untung Arimuladi telah berhasil membawa kampus kejaksaan itu dalam memperoleh predikat zona integritas WBK/WBBM, tak ayal dengan prestasi ini Setia Untung pun menularkan kepada seluruh jajaran Kejaksaan dimanapun berada, sesuai arahan Jaksa Agung Burhanuddin agar melakukan Reformasi Birokrasi.
Bahkan berbagai lembaga diklat seperti Diklat Mahkamah Agung dan Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM melakukan studi tiru ke Badiklat yang terletak di kawasan Ragunan tersebut. Tak hanya lembaga atau intansi dalam negeri, dari luar negeri pun melakukan yang sama untuk melihat dari dekat pemanfaatan teknologi yang dilakukan Badiklat Kejaksaan.
Kuliah Umum di FH Unand
Sementara itu, sehari sebelumnya, Kabandiklat Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi melakukan kunjungan kerja di Universitas Andalas Padang Senin (24/2). Kabandiklat beserta rombongan bersilaturahim dengan Rektor Universitas Andalas Tafdil Husni dan juga memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas termasuk 13 mahasiswa S-2 program kerjasama Kejaksaan dengan Unand.
Pada kesempatan itu, Kabandiklat menyampaikan bahwa kejaksaan telah melaksanakan kerjasama dengan Unand yang bertujuan untuk meningkatkan Kualitas para Jaksa di bidang Ilmu pengetahuan hukum.
“Kepada para mahasiswa S-1 Fakultas Hukum, jika sudah tamat silahkan bergabung di Kejaksaan caranya ikuti seleksi CPNS di Kejaksaan secara sunggung-sungguh. Mengingat S-3 FH Unand saat ini sudah berakreditasi A. Kami akan menjalin kerjasama dengan Unand untuk program doktor,” pungkasnya. (cr1)
