Oleh: Reviandi
SUMBAR bukanlah ranah yang cocok untuk sejumlah partai politik dan orang-orang yang diusungnya. Hal itu terlihat bagaimana Joko Widodo (Jokowi) kembali “tersungkur” di Pilpres 2019 lalu. Bahkan lebih buruk dari 2014 lalu. Persentase suara Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 14,05 persen atau 407.761 suara. Sementara sang rival, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 2.488.733 (85,95%).
PDI Perjuangan, sebagai partai yang amat sangat identik dengan Jokowi, sampai hari ini belum memastikan, kemana dukungan mereka di Pilgub Sumbar. Kader yang dimunculkan belum terlihat, sementara akan merapat kepada calon yang mana juga belum jelas. Dengan 3 kursi di DPRD Sumbar, partai banteng moncong putih ini harusnya bisa sedikit balega, tapi ternyata tidak.
Berbeda halnya di tingkat Kabupaten. PDI P disebut “menjaga” tiga sudut wilayah perbatasan Sumbar, Dharmasraya di bagian utara, Limapuluh Kota di bagian selatan dan Kepulauan Mentawai di bagian barat. Dua dari tiga “basis” banteng ini masuk dalam daftar Pilkada serentak 2020, Dharmasraya dan Limapuluh Kota.
Mentawai, sudah diamankan pada Pilkada 2017 lalu dengan koalisi besar, PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, PAN, Gerindra, PKS dan PBB. Saat itu, Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabaleake meraih suara 22.805 suara atau 54,84 persen. Mengalahkan Rijel-Binsar dengan suara 18.782 suara atau 45,16 persen.
Kini, Dharmasraya menjadi “kunci” bagi PDI Perjuangan untuk tetap bisa memimpin di Sumbar. Meski daerah kecil dan baru dimekarkan, tak menampik Dharmasraya sebagai “perwakilan” pusat untuk Sumbar. Karena, Bupati Sutan Riska benar-benar identik dengan PDI Perjuangan dan Jokowi. Tak heran, Jokowi dan para menteri begitu sering ke Dharmasraya.
Beruntung, pada Pileg 2019 lalu, PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang dengan 7 kursi di DPRD Dharmasraya. Jumlah itu sudah cukup untuk mengusung kembali Sutan Riska sebagai calon Bupati 2021-2024 tanpa harus berkoalisi. Karena, dengan 30 kursi DPRD, hanya dibutuhkan 7 kursi minimal pencalonan. Dharmasraya, masuk dalam 44 daerah yang “dikuasai” PDI P tanpa barus berkoalisi di Pilkada serentak 2020.
Namun, apakah seberani itu, PDI P memasang Sutan Riska dengan “kopiah” dan melenggang untuk periode kedua? Dari beberapa diskusi dengan pengamat, pelaku dan politisi di Dharmaraya, partai tak terlalu dominan memengaruhi pilihan masyarakat. Mereka lebih cenderung memilih calon yang dekat secara geografis atau garis keturunan. Sutan Riska adalah putra Sungai Rumbai yang harus didampingi calon daerah lain.
Dar informasi yang didapat, ternyata PDI P lebih memilih “berkoalisi” dengan Partai Gerindra yang memiliki tiga kursi di DPRD Dharmasraya. Alasannya tentu logis, karena saat Pilpres, pemenangnya adalah Prabowo-Sandi dengan 87.568 (69,31 persen), sementara Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 38.773 suara (30,69 persen).
Parahnya, dari 11 kecamatan di Dharmasraya, hanya 1 yang dimenangkan Jokowi-Ma’ruf, yaitu di Tiumang. Bukan di basis Sutan Riska di Sungai Rumbai. Tentunya, data itu harus dipikirkan tim SR untuk kembali menang. Siapa yang akan dilamar di Gerindra, tentu harus dirembukkan dulu. Bisa jadi pemilik suara terbanyak Pileg DPRD Dharmasraya Rosandi Sanjaya, atai malah “menyulap” Wakil Bupati saat ini Amrizal Rajo Medan menjadi kader Gerindra.
Siapa lawan yang akan menjadi batu sandungan, saat ini sudah mulai bermunculan. Mantan Bupati Adi Gunawan yang saat ini jadi wakil ketua DPRD Dharmasraya masih yang terkuat. Apalagi, jika mampu menggandeng partai-partai dengan sebaran koalisi lain, karena Golkar hanya lima kursi, kurang dua kursi lagi. Gerindra kembali menjadi seksi, karena koalisinya dengan Golkar bisa saja jadi kuda hitam penjegal SR dengan PDI P-nya.
Kondisi berbeda terjadi di Limapuluh Kota saat PDI Perjuangan gagal memenangi Pilpres. Dengan komposisi 35 kursi DPRD, artinya minimal pencalonan adalah 6 kursi dan hanya Gerindra yang bisa, dengan 6 kursi pas. Selanjutnya, partai-partai harus berkoalisi Partai Golkar (5), Partai Demokrat (5), Partai Hanura (4), PKS (4), PPP (3), PAN (3). PDIP (2), PKB (2) dan Nasdem (1).
Beruntung, Irfendi Arbi tak hanya bergantung pada PDI P yang butuh 4 kursi tambahan untuk maju. Partai Golkar, sudah memberikan sinyal berkoalisi dengan mengusung Irfendi Arbi-Syamsul Mikar di Pilkada 2020 ini. Sedangkan Wakil Bupati saat ini, Ferizal Ridwan lebih tertarik maju dari calon perseorangan dengan menggandeng mantan calon anggota DPD RI, Nurkhalis.
Meski punya penghargaan mentereng, sepertinya Irfendi tidak akan semudah itu melanjutkan langkah periode keduanya. Apalagi, suara Jokowi-Ma’ruf hanya sekitar 25 ribu di Limapuluh Kota. Jauh di bawah Prabowo-Sandi yang mencapai 185 ribu. Kalau tak serius dan bekerja keras, bisa saja basis banteng di perbatasan dengan Provinsi Riau ini lepas. Karena, calon-calon lain mulai bermunculan, meski secara elektabilitas masih di bawah pasangan Irfendi dan Ferizal Ridwan.
Meski hanya dua Kabupaten yang disebut-sebut jadi kekuatan PDI P, tidak menutup kemungkinan di 11 Kabupaten/Kota lain di Sumbar juga memunculkan kader-kader banteng ke permukaan. Berhubung masa pendaftaran masih cukup lama, tentu ada waktu untuk lobi-lobi politik. Karena kepala daerah yang berlatar belakang PDI P, bisa menjadi “jembatan” Sumbar ke pusat. (wartawan utama)
