Oleh: Reviandi
JADWAL pendaftaran pasangan calon Gubernur/Wagub, Bupati/Wabup dan Wako/Wawako memang relatif masih lama, 16-18 Juni 2020. Namun, bagi para calon hal itu membuat mereka harap-harap cemas. Apakah surat keputusan (SK) DPP partai untuk mereka, atau malah melayang entah kemana. Sementara, orang sabalik sudah tahu kita akan maju.
Sejumlah bakal calon yang pernah berdiskusi dengan penulis juga sempat mengutarakan hal yang sama. Mereka tak tahu, apa sebebarnya yang menjadi kriteria partai untuk menetapkan calon. Apakah betul berdasarkan hasil survei terakhir – April atau Juni? Atau malah siapa yang punya dana paling besar.
Pastinya, mereka sudah sibuk “berkampanye” menyatakan diri mau maju Pilkada di sana atau di sini. Bahkan, ada yang datang jauh-jauh dari Jakarta atau daerah lain di luar Sumbar, hanya untuk memastikan “kursi” mau maju Pilkada. Yang tak mau berlama-lama, sudah ambil tiket dengan jalur perseorangan.
Persyaratan calon independen atau perseorangan ini lebih berat dan rumit. Bahkan, sejak 16 Februari 2020 sudah harus merapat ke KPU untuk menyerahkan berkas dukungan yang 4 persen itu. Kalau untuk calon Gubernur/Wagub Sumbar, jumlahnya lebih dari 316 ribu dukungan.
Kabarnya, satu calon Syamsu-Djalal dan Aldi Taher tak jadi mendaftar. Cukuplah KPU menunggu calon nonpartai Irjen Pol Fakhrizal dan Genius Umar. Minimal, akan mengurangi kerja KPU dalam verifikasi faktual nantinya. Konon, Fakhrizal-Genius sudah mengantongi dukungan 336 ribu. Bisa jadi akan menjadi calon perseorangan perdana di Pilkada Sumbar sejak 2005.
Sementara untuk calon-calon dari partai politik, sampai kemarin masih mengambang tak jelas. Mungkin, satu-satunya partai yang sudah memberikan rekomendasi siapa yang akan dimajukan hanya Partai Demokrat – Mulyadi orangnya. Namun, karena hanya memiliki 10 kursi, tak bisa mengusung pasangan calon dan harus mencari tambahan minimal 3 kursi lagi.
Nah, Mulyadi pun nanti harus menunggu kabar dari pusat, partai mana yang akan dijadikan tandem koalisi di Pilgub Sumbar. Apakah Mulyadi bisa langsung membawa partai dan nama ke pusat dan di-acc Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu soal lain. Biasanya, Demokrat memang menetapkan satu calon, dan meminta pasangan koalisi dan calon kepada jagoannya. Tapi, sampai sekarang Mulyadi masih sendiri.
Gerindra yang heboh dengan jalan sehat 10 ribu orang dan rapat koordinasi/kerja daerah (Rakorda/Rakerda) itu juga belum memberikan titik terang. Malah penugasan untuk Nasrul Abit (NA) juga belum final. Sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur. Meski namanya benar-benar menggaung sepanjang acara partai.
Gerindra adalah partai yang lebih kental dengan “kepusatannya” yang ditentukan oleh Ketum Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani. Tentunya, kalau ingin memastikan nama, ya dari pusat. Ahmad Muzani menyebut, NA calon kuat. Namun, siapa yang akan direkomendasikan dan di-SK-kan, masih menunggu hasil survei terakhir. Gerindra tak perlu mencari koalisi dengan 14 kursi.
Selanjutnya PKS yang masih memiliki dua nama, Wako Padang Mahyeldi dan Wako Payakumbuh Riza Falepi. Entah apa yang membuat PKS begitu lama menentukan siapa yang akan diusung dalam pertarungan. Kedua kader sampai hari ini masih berjuang keras mendapatkan simpati publik, menaikkan elektabilitas, menjelang keputusan dari DPP PKS di Jakarta. Mari kita tunggu saja, kabarnya akhir Februari atau awal Maret ini.
Sementara PAN masih adem ayem pascakongres yang fenomenal pekan lalu. Para kader atau calon yang berharap dari partai berlambang matahari bersinar terang ini masih menahan diri. Ali Mukhni, Shadiq Pasadigoe atau Epyardi Asda masih diam-diam saja. Mungkin mereka sedang mencoba melakukan lobi tingkat tinggi, pascaditetapkannya kembali Zulkifli Hasan sebagai ketua umum.
Begitu juga dengan partai-partai lain yang memiliki kursi di DPRD Sumbar seperti PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, PKB, sampai PPP. Khusus PPP kabarnya akan memberikan surat rekomendasi kepada Audy Joinaldy andai dipasangkan dengan Mahyeldi dari PKS. Andai tidak, kabarnyak PPP tak mau, dan Audy pun juga ragu akan tetap mengarungi Pilgub Sumbar ini.
Jadi, kemanapun ceritanya, tetap saja keputusan pusatlah yang menjadi kuncinya. Pelajaran dari 2015, sejumlah nama yang berpeluang dan disebut calon kuat malah hilang awan jelang pendaftaran. Bahkan, ada SK yang dihimpit SK baru, meski telah terlanjur terlempar ke publik. Jadi, jangan cepat-cepat menyatakan dapat SK, toh sekelas Mahfud MD saja kecele jelang Pilpres 2019 lalu. (wartawan utama)
