ADINEGORO, METRO – Ketua DPD Gerindra Sumbar memastikan semua Fraksi Gerindra DPRD se-Sumbar akan lebih fokus mengawal pemerintahan daerah. Bahkan, surat instruksi telah dilayangkan untuk semua pimpinan DPC Gerindra Kabupaten/Kota untuk menggalang interpelasi, andai menemukan kesalahan kebijakan daerah.
Surat yang ditandatangani Ketua Gerindra Sumbar Andre Rosiade dan Sekretaris DPD itu mengisyaratkan agar semua kader Gerindra di DPRD tidak hanya datang, duduk dan diam di parlemen. Harus memberikan warna dan bertindak untuk kepentingan masyarakat. Apalagi di daerah-daerah yang dimenangkan oleh Gerindra.
Sekretaris Gerindra Sumbar Ismunandi Sofyan mengatakan surat bernomor: 59/DPD-GERINDRA/SUMBAR/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 itu menginstruksikan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan penggalangan Hak Interpelasi kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengenai hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti.
“Surat instruksi itu diberikan kepada Fraksi Gerindra Sumbar yang saat ini terus menggalang interpelasi terhadap Gubernur. Insya Allah semua fraksi juga akan mendukung upaya kita menggalang interpelasi terkait perjalanan dinas Gubernur, BUMD dan aset-aset Pemprov Sumbar,” kata anggota DPRD Sumbar Dapil III (Agam dan Bukittinggi) ini.
Diketahui, Fraksi Gerindra DPRD Padang juga telah memulai interpelasi terhadap Wali Kota Padang Mahyeldi, Kamis (26/12). Salah satu anggota fraksi Budi Syahrial telah melayangkan surat resmi kepada pimpinan DPRD. Ada tiga poin yang menjadi bahan interpelasi, gagalnya Penas Tani di Padang, Perwako Padang yang membuat PKL marak di Pasar Raya, dan maraknya maksiat di Padang.
Sebelumnya Ketua DPD Partai Gerindra Andre Rosiade langsung action pascamenerima SK dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Tiga agenda besar digulirkan di Sumbar, terkait pembelaan hak-hak masyarakat. Fraksi Gerindra di DPRD benar-benar dimaksimalkan kinerjanya.
Andre mengatakan, saat ini masyarakat Sumbar sedang dilanda musibah yang beruntun. Perekonomian juga tak membaik dan cenderung stagnan. Sayang, pemerintah daerah seperti kurang respon dan tetap menjalankan agenda yang tidak prorakyat. Untuk itulah, Gerindra menggunakan jalurnya untuk bertindak.
“Setidaknya ada tiga pekerjaan besar yang sedang diupayakan oleh anggota Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar, DPRD Bukittinggi dan DPRD Kabupaten Solok. Semua kader kita harus responsif dan bergerak untuk rakyat, salah satunya menggalang hak interpelasi terhadap kepala daerah,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini. (r)
