SUDIRMAN, METRO – Fraksi Partai Gerindra resmi menggalang interpelasi terhadap Gubernur Sumbar dalam waktu dekat. Ternyata tidak hanya untuk “kasus” perjalanan dinas luar negeri Gubernur Sumbar saja, tapi juga persoalan pelik di BUMD dan aset-aset pemerintha daerah.
Sabtu (21/12) malam, tiga pentolan Gerindra, Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade, Ketua DPRD Sumbar Supardi dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar menyepakati langkah-langkah interpelasi. Mereka sepakat, Gubernur Sumbar harus “diluruskan” soal penggunaan dana perjalanan dinas, pengelolaan BUMD dan aset.
Andre Rosiade usai pertemuan mengatakan, malam itu mereka melakukan konsolidasi internal dengan Ketua DPRD dan Fraksi Gerindra. Dari diskusi yang cukup lama itu juga terlihat beberapa poin yang janggal. Karena itulah, interpelasi tak hanya menyasar satu titik saja.
“Gerindra terus mematangkan persiapan interpelasi. Menggalang tanda tangan dan lainnya. Karena sekarang instruksinya sudah jelas. Tinggal langkah-langkah internal yang akan dilanjutkan DPRD dan Fraksi Gerindra. Kami mohon dukungan fraksi lain dan masyarakat Sumbar. Mari kita luruskan yang bengkok-bengkok. Mengawal pemerintah berjalan sesuai aturan,” kata anggota Komisi VI DPR RI ini.
Andre mengatakan, seluruh anggota fraksi Gerindra yang berjumlah 14 orang solid mendukung interpelasi. “Pak Supardi, Pak Ismunandi (Sekretaris DPD Gerindra Sumbar) dan Bang Hidayat akan mengonsolidasikan dengan anggota lainnya. Juga mengomunikasikannya dengan partai lain. Kami optimistis mendapat dukungan dari Fraksi partai lain dan masyarakat Sumbar,” katanya.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengapresiasi Ketua Gerindra Sumbar mengawal interpelasi ini dengan serius. Selain perjalanan dinas, persoalan BUMD Sumbar juga akan diseriuskan demi melakukan penyelamatan untuk masyarakat Sumbar.
“Salah satu BUMD-nya itu Bank Nagari. Ada indikasi melalukan kesalahan kebijakan-kebijakan perbankan. Juga masalah perekrutan direksi baru yang tidak sesuai dengan perubahan Bank Nagari menjadi syariah,” kata Supardi.
Ketua Fraksi Gerindra Hidayat menambahkan, hak interpelasi adalah hak DPRD yang saat ini diinisasi Partai Gerindra. Hal ini adalah bagian dari penguatan terhadap fungsi pengawasan pemerintahan. “Amanah ini diberikan kepada Gerindra untuk mewujudkan tata kawal pemerintahan yang lebih efisian dan efektif. Ini juga menjadi rule model terhadap pola pengawasan pemerintahan di Sumbar,” kata Hidayat.
Sebelumnya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan tak memermasalahkan interpelasi yang digalang Gerindra. Dia mengaku siap menghadapi, karena kepergian ke luar negeri sudah sesuai aturan dan mendapatkan izin dari Kemendagri. “Hak interpelasi itu haknya DPRD. Kita tidak akan menghalang-halangi dan siap menghadapinya,” katanya.
Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Syafar mempersilahkan fraksi di DPRD Sumbar untuk mengajukan hak interpelasi. Karena itu merupakan hak yang dimiliki anggota DRPD bukan pimpinan partai. Katanya, hak interpelasi dapat digunakan fraksi untuk meminta keterangan dari pemerintah provinsi terkait program strategis yang dilaksanakan.
“Bila ada yang mengajukan hak interpelasi kepada gubernur, silahkan saja, itu dilindungi oleh konstitusi,” kata Wakil Ketua DPRD Sumbar. (r)
Gerindra Resmi Galang Interpelasi Gubernur Sumbar, Andre: Perjalanan Luar Negeri dan BUMD
