“Kelompok-kelompok masyarkat sipil, civil society harus terus menerus mengkampanyekan tentang bahaya dari money politik. Karena sejak pemilihan langsung setelah reformasi, masyarakat seperti sudah membiasakan diri dengan money politik ini. Setiap pemilihan baik pemilu maupun pilkada selalu tercium aroma money politik ini,” ucapnya.
Oleh karenanya sebut Budi, peran Bawaslu sangat diharapkan sebagai lembaga pengawasan pemilu dituntut sungguh sungguh berupaya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap money politik sebagai kejahatan yang sangat berbahaya terhadap demokrasi,” tuturnya.
Akademisi Sumbar Sevindra Juta, menyebut besarnya kos Politik tidak menutup mata akan muncul transaksi atau jual beli suara. Menurutnya, dukungan partai Politik tanpa mahar hanya isapan jempol belaka. Dan besarnya biaya dukungan Politik untuk maju dipastikan menjadi beban bagi para calon kandidat.
“Mahalnya kos politik tidak bisa dipungkiri dapat melahirkan pemimpin-pemimpin korupsi. Dan isu money politik itu bukan hal baru dalam pemilu. Jadi Hari Anti Korupsi ini menjadi momen melahirkan calon pemimpin yang berintegritas,” sebut Sevindra Juta.
Ketua KPU Propinsi Sumatera Barat, Amnasmen, ketika memberikan keterangan pers saat acara launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota, Minggu (8/12) menyampaikan bahwa persoalan money politik memang menjadi suatu yang rawan dan menjadi ancaman lahirnya pemimpin atau Kepala daerah berintegritas pada Pilkada serentak 2020 mendatang. “Politik uang itu kriminal pemilu, orang-orang yang pantas memang akhirnya tidak jadi karen Politik uang,” terangnya. (us)
