PADANG, METRO – Dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda), terutama dalam pemberantasan maksiat di Sumbar, Satpol PP Damkar Sumbar menggelar operasi gabungan pemberantasan maksiat bersama dengan Satpol PP Dharmasraya, Kamis (5/12). Sedikitnya, operasi gabungan ini melibatkan sekitar 50 personel dari Satpol PP dan Damkar Sumbar serta Satpol PP Dharmasraya, yang langsung dibawah komando Kepala Satpol PP Dharmasraya Akrial.
Dalam kesempatan itu tim gabungan provinsi dan kabupaten ini mengamankan 6 orang pemandu lagu cafe. Keenam perempuan malam pemandu lagu cafe tersebut berasal dari luar Kabupaten Dharmasraya.
“Sehingga mereka diminta untuk meninggalkan Dharmasraya segera setelah dibuat surat pernyataan di atas kertas untuk tidak mengulangi perbuatan mereka kembali,” ungkap Kepala Satpol PP Dedy Diantolani SSos MM diampingi Kabid Tibum dan Tranmas Ferdinal SStp, Senin (9/12).
Dikatakan Ferdianal, kegiatan dilaksanakan dalam menekan pertumbuhan angka maksiat di Sumbar. Di mana target operasi pemberantasan maksiat, berupa cafe dan karaoke yang ada di Dharmasraya.
Setelah menargetkan ke Dharmasraya tersebut saat pelaksanaan kegiatan berhasil mengamankan 6 perempuan pemandu lagu. Usai dilakukan identifikasi lalu ditindalanjuti dengan memberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya mereka kembali. Kepada 6 orang pemandu lagu yang diamankan tidak saja diberikan surat pernyataan, tapi juga diminta untuk meninggalkan Dharmasraya agar kembali ke kampung halaman mereka masing-masing.
Pemberantasan maksiat ini juga bagian dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dari, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum dan Tranmas). Bidang Tibum dan Tranmas ini mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di Bidang Tibum dan Transmas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Tibum dan Transmas mempunyai fungsi.
Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Tibum dan Transmas, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian, perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.
Apalagi, latar belakang masih terjadinya perbuatan maksiat di Sumbar berdasarkan falsafah masyarakat Sumbar yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak BasandiKitabullah” (ABS-SBK), maka tatanan kehidupan masyarakat Sumbar didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda No.11/2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat.
Namun, saat ini merupakan era globalisasi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Sumbar masih berpotensi.
Sebab, sesuai dengan visi Satpol PP dan Damkar menjadikan kehidupan masyarakat Sumbar yang tertib dan tenteram. Yakni makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut kehidupan masyarakat Sumbar yang tertib, dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang semua pihak bekerja dan melakukan aktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku di Sumbar. Kehidupan dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang damai dan tidak terjadi kekacauan, sehingga berjalan kehidupan yang diharapkan semua pihak.
Satpol PP diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumbar dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD1945 khususnya bagi masyarakat Sumbar, Visi di atas sangat dibutuhkan untuk menyukseskan pembangunan yaitu kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram. Karena apabila suatu daerah tidak tertib dan tenteram berarti daerah tersebut terjadi kekacauan sehinggga masyarakat, aparatur dan badanakan merasa terganggu dan resah.
Sehingga kegiatan perekonomian terhambat akhirnya mengganggu kelancaran pembangunan. Visi tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Sumbar yaitumempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dapat dijelaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah karena untuk terwujudnya masyarakat Sumbar yang madani.
Sedangkan, misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka misi Satpol PP Damkar dilaksanakan. Rumusan Misi, mengoptimalkan penegakan Perda, memelihara Tibum dan Tranmas. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan.
Tujuan dan sasaran dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Satpol PP Sumbar tersebut, sebagai salah satu komponen dari perencanaan yang strategis, gambaran tentang keadaan yang diinginkan Satpol PP Sumbar. (boy)
