ADINEGORO, METRO – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti Persaudaraan Alumni (PA) 212 saat berbicara mengenai stabilitas politik di Indonesia. Partai Gerindra meminta ada komunikasi antara pemerintah ke PA 212 agar situasi politik semakin kondusif.
“Bicara 212, tentu perlu diajak komunikasi, saya rasa tidak ada salahnya. Pemerintah melakukan rekonsiliasi nasional mengajak diskusi dialog, sehingga bangsa ini bisa maju. Lalu kita bicara bersama, bahu-membahu membangun bangsa. Karena PR bangsa kita banyak, tidak ada salahnya pemerintah membangun komunikasi dengan PA 212,” kata anggota DPR Fraksi Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, kemarin.
Anggota Komisi VI DPR RI ini berharap dengan komunikasi akan terjalin suasana politik yang kondusif. Menurutnya, situasi kondusif akan semakin menguntungkan bagi masyarakat.
“Sehingga situasi ke depan yang kondusif, akan semakin kondusif dan jauh lebih baik lagi. Sehingga kita bersama bahu-membahu membangun bangsa, sehingga Indonesia perekonomiannya bisa meningkat. Lapangan pekerjaan terbuka dan rakyat semakin sejahtera,” ujar ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian berbicara tentang kunjungannya ke Malaysia beberapa waktu lalu. Menurutnya, tokoh-tokoh di Malaysia memuji politik Indonesia sudah stabil usai bergabungnya kubu 01 dan 02.
“Dalam pandangan Malaysia kemarin saya ketemu dengan banyak tokoh di sana, langkah politik Indonesia stabil sekarang, terutama semenjak gabungin 01 sama 02, tinggal urusannya 212 aja,” kata Tito dalam sambutannya di acara Munas APPSI VI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11).
Tito mengatakan, setelah rekonsiliasi antara kubu 01 dan 02 seusai pilpres dan suasana politik mulai stabil, pengusaha Malaysia malah banyak ingin berinvestasi di Indonesia. Tito menyebut, dalam pandangan negara lain, kondisi politik di Indonesia stabil.
Dia mengatakan kondisi itu berbeda dengan kondisi di Malaysia. Tito mengatakan politik di Malaysia sedang tidak stabil karena ada tarik-menarik antara kelompok oposisi dan pemerintah. (*/r)
