PESSEL, METRO – Tahun 2020 mendatang, Pemkab Pesisir Selatan akan memangkas alokasi anggaran dana pendidikan sebesar Rp 20 miliar dari total Rp1,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pemangkasan anggaran alokasi dana pendidikan tersebut jika dilihat kebelakang, anggaran pendidikan dari APBD mencapai Rp.32 miliar, namun karena efesiensi anggaran tahun 2020 turun menjadi Rp20 miliar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pessel Suhendri pada wartawan Rabu (27/11) mengatakan, pemangkasan sejalan dengan efisiensi yang dilakukan daerah. Sebab, beban anggaran cukup besar utamanya untuk pelakaanaan Pilkada tahun depan.
“Ini memang belum final. Kami masih mengajukan usulan kepada BPKAD Pessel. Karena ada efisiensi, karena memang jumlah dana pada tahun 2020 berkurang jika dibanding di 2019, “ujar Suhendri lagi.
Ia menambahkan, setiap tahunnya dari besar anggaran yang ada 25 persennya untuk belanja modal. Ini masuk DAK untuk peningkatan mutu pendidikan Rp3,2 miliar. “Plafon kita Rp20 miliar. Ini di luar DAK dan dana BOS. Pada tahun 2020 DAK kita dikisaran Rp21 miliar dan dana BOS Rp67 miliar itu khusus untuk SD, “ungkapnya.
Ketua Komisi IV, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pessel, Dedi Rahmanto Putra mengatakan, sesuai UU pendidikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa anggaran pendidikan diambil 20 persen dari APBN dan APBD.
Pasal 49 ayat 1 berbunyi, dana pendidikan selaian gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari anggaran APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
Menurut politisi Golkar itu, jika anggaran pendidikan tidak sesuai dengan amanat UU maka pemkab Pessel sudah jelas melanggar aturan.
“Kalau anggaran pendidikan hanya Rp20 miliar dari APBD dengan total 1,8 triliun rasanya belum memenuhi 20 persen, ya pemkab Pessel sudah melanggar aturan, “ujarnya.
Berdasarkan data di dapat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pessel tercatat di bawah rata-rata provinsi. Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Pessel berada pada urutan 12.
Sementara secara nasional berada di posisi 224, dari 554 kabupaten dan kota. Sedangkan yang paling tinggi di Ranah Minang adalah Kota Padang, dengan 81.58. Sementara indeks Provinsi Sumatera Barat 71.24. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, IPM Pesisir Selatan hanya 68.47. Angka itu lebih rendah dari target RPJMD 2016-2021 sebelum perubahan yang dipatok 69.3.
Faktor penyebab rendahnya IPM Pesisir Selatan karena tidak adanya perguruan tinggi. Sedangkan salah satu indikator penilaiannya adalah lama sekolah.Sekolah tinggi yang ada di daerah itu belum berakreditasi A atau B. Sementara di daerah lain banyak perguruan tinggi yang telah berakreditasi A atau B.
Karena hingga 2021, Pemkab Pessel menargetkan IPM itu bisa mencapai 70.12. Ironis apabila anggaran pendidikan dipangkas. IPM merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan sumber daya manusia di daerahnya dibidang pendidikan.
IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Pertama, angka harapan hidup (AHH). Kedua, harapan lama sekolah rata-rata, dengan standar lama sekolah hingga 25 tahun. Ketiga, standar pengeluaran per kapita dengan 96 komoditas, (rio)
