Infrastruktur dan Layanan Kesehatan jadi Catatan

SIJUNJUNG, METRO – Meskipun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sijunjung 2020 telah disepakati secara bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun, sejumlah persoalan masih menjadi catatan yang harus segera diselesaikan demi mewujudkan pembangunan Sijunjung kedepan. Baik persoalan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, peningkatan SDM, ekonomi dan lainnya.
Sejumlah persoalan tersebut masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan secara bersama, serta menjadi catatan bagi DPRD Sijunjung dalam memberikan saran dan masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedepan.
Di antaranya, sebagaimana yang disampaikan oleh Fraksi PKB saat memberikan pandangan terkait RAPBD 2020 kemarin. Kritikan dan saran tersebut disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Amlasta Boy. Setidaknya sebanyak lima poin catatan yang disampaikan sebelum penandatanganan pengesahan.
“Terkait pelayanan di rumah sakit umum daerah (RSUD) perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Pegawai RSUD hendaknya mampu memberikan pelayanan dan penanganan medis yang bagus dan prima kepada pasien,” ujar Amlasta Boy.
Dikatakan, kurangnya pelayanan dan penanganan medis sering kali dikeluhkan oleh masyarakat. Bahkan pihaknya sendiri pun juga mengalami persoalan tersebut.
“Kesehatan ini adalah hal yang vital dan prioritas. Bagaimana bisa pelayanan dan penanganan medis yang tidak baik masih saja dikeluhkan oleh masyarakat. Saya sendiri pun juga mengalaminya,” jelas anggota DPRD Sijunjung dari Komisi II tersebut.
Kemudian terkait bidang olahraga, pihaknya menyampaikan agar pemerintah daerah lebih memprioritaskan putra-putri daerah dalam keikutsertaan dan pemberdayaan atlet. “Kita memiliki atlet asli putra daerah, kenapa tidak diberdayakan. Untuk menghasilakan atlit yang bagus tentu perlu pembinaan dan pemberdayaan, putra-putri asli daerah inilah yang seharusnya dibina dengan serius agar mereka memiliki kualitas dan prestasi,” terang anggota DPRD dari Dapil II tersebut.
Selain itu, untuk pembenahan dibidang infrastruktur pihaknya mengatakan, agar Dinas Pekerjaan Umum (PU) lebih memperhatikan dan memprioritaskan sarana jalan kabupaten yang rusak.
“Jalan sebagai akses transportasi, dan itu merupakan salah satu bentuk pembangunan daerah yang dirasakan langsung manfaatnya masyarakat.
Dinas PU harus lebih proaktif lagi dan memprioritaskan jalan yang rusak untuk bisa segera diperbaiki. Begitu juga terkait kegiatan pembangunan fisik hendaknya sudah bisa dikerjakan diawal tahun agar hasilnya lebih maksimal, tidak terburu-buru atau asal jadi saja. Sehingga manfaatnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat dengan cepat,” ujarnya. (ndo)