BD.KANDUANG, METRO – Kesadaran pajak dalam dunia pendidikan harus diterapkan. Ini untuk mewujudkan Generasi Emas Indonesia agar sadar pajak, cinta tanah air dan bela negara. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan kegiatan “Pajak Bertutur” serentak seluruh Indonesia, termasuk Kanwil DJP Sumbar dan Jambi.
Pajak Bertutur merupakan program nasional DJP yang sudah dimulai sejak 2017 lalu. Selain itu Pajak Bertutur juga bertujuan untuk menumbuhkan awareness tentang program edukasi kesadaran pajak dalam pendidikan dan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang keuangan negara serta cara memenuhi kebutuhan anggaran melalui pajak.
“Kanwil DJP Sumbar dan Jambi bersama 29 unit kerja di bawahnya, yaitu 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan 19 Kantor Penyuluhan Pelayanan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) melaksanakan kegiatan Pajak Bertutur tahun ini,” ungkap Kakanwil DJP Sumbar dan Jambi Lindawaty, kepada wartawan, Jumat (22/11).
Untuk tahun ini, Pajak Bertutur melibatkan 20 SMA, 18 SMP dan 11 SD, dengan total peserta siswa sekolah mencapai 2.294. Tema yang diambil, menurut Lindawaty, yakni “Guru Baktimu Tiada Tara”. Ini sebagai salah satu penghormatan dalam memperingati Hari Guru yang jatuh pada 25 November 2019. Ribuan peserta didik ini diberikan materi peran dan manfaat pajak di Indonesia.
“Setiap jenjang pendidikan mendapatkan materi tentang pajak yang berbeda. Setiap materi disajikan dalam bentuk penyampaian materi yang mudah dipahami serta dibungkus dengan games menarik yang kekinian,” ulas Lindawaty.
Diharap, melalui Pajak Bertutur 2019 ini diharapkan generasi muda dapat memahami pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta secara sadar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warna negara ketika telah terjun ke tengah masyarakat atau bekerja.
“Melalui kegiatan ini para siswa diberikan gambaran bahwa membangun suatu negara dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat. Pendekatan tidak langsung ini, diharapkan mereka dapat memahami bahwa pajak adalah sesuatu yang harus disadari dan tidak dipaksakan,” ulasnya. Gerakan sadar pajak tersebut dilakukan dengan implementasi literasi perpajakan dalam sistem pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga menengah.
Di sisi lain, kemarin, KAndwil DJP Sumbar dan Jambi bekerja sama dengan Perguruan Tinggi di Sumbar mengikuti kegiatan Pajak Bertutur. Ada sekitar 100 pemangku kepentingan pendidikan dari 31 Perguruan Tinggi diajak ikut berperan dalam penyebaran informasi perpajakan dan membangun citra positif DJP di lingkungan Perguruan Tinggi.
“Sengan langkah ini diharapkan dapat mentadar generasi muda demi melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menjadi Wajib Pajak yang patuh untuk membangun Indonesia yang lebih baik,” ungkap Lindawaty didampingi Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Sabiqoh Faqih Syaghief.
Tingkat Kepatuhan WP Rendah
Untuk diketahui, bahwa denyut nadi pembangunan di Indonesia bersumber dari APBN yang sebagian besar (sekitar 76%) ditopang dari penerimaan perpajakan. Namun, berdasarkan data selama kurun waktu 2009-2018, penerimaan pajak belum pernah mencapai 100% dari target yang ditetapkan.
Selain itu, tingkat kepatuhan perpajakan (formal dan material) masih rendah, masih banyaknya potensi ekonomi nasional yang belum tergali, masyarakat yang masih memandang DJP sebagai instansi yang kurang dipercaya.
Fakta-fakta di atas menunjukkan masih rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak dan masyarakat Indonesia. Sementara itu, bonus demografi Indonesia 2010-2045 harus dapat dimanfaatkan untuk mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Lindawaty mengungkapkan, untuk Sumbar tahun ini, target pencapaian pajak adalah Rp5,9 triliun. Dan, hingga Oktober lalu, pencapaian baru 63 persen atau sekitar Rp3,6 triliun.
“Kita targetkan penerimaan pajak hingga akhir tahun nanti 86 persen. Tahun lalu, pencapaian hanya 83 persen. Sebenarnya, penerimaan pajak secara bruto sudah baik, tapi untuk netto belum,” ungkap Lindawaty.
Diakui Lindawaty, kepatuhan dari Wajib Pajak masih rendah. Tingkat kepatuhan WP baru 83 persen dari jumlah WP sebanyak 1.415.000. Kendala yang dihadapi petugas pajak selama ini, adalah kesadaran masyarakat untuk melapor sebagai WP masih sangat rendah.
“Meski demikian kita optimis semua menjadi lebih baik. WP akan membayar pajak. Untuk itu kita berharap para bendaharawan di setiap unit kerja pemerintahan bisa menyetor pajak jelang akhir tahun ini, sehingga pencapaian penerimaan pajak bisa tercapai,” lugas Lindawaty. (ren)
