SIJUNJUNG, METRO – Kejaksaan Negeri Sijunjung tengah melakukan penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) di Nagari Buluh Kasok, Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung. Dari hasil penyidikan yang dilakukan ditemukan adanya penyalahgunaan dana dasa sebesar Rp153 juta lebih.
Sebelumnya, penyelidikan telah dilakukan kejaksaan. Kemudian kasus tersebut naik ke tingkat penyidikan umum hingga ke tingkat penyidikan khusus, terhitung sejak 5 September 2019.
Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung, Pri Wijeksono melalui Kasi Pidsus, Wiliyamson. “Setelah dilakukan penyelidikan kasus ini pun naik ketingkat penyidikan. Kita telah memanggil delapan orang saksi dan dua orang ahli untuk mengusut kasus korupsi dana desa ini. Dan penetapan tersangka akan segera kita lakukan dalam waktu dekat,” tutur Kasi Pidsus, Wiliyamson SH diruang kerjanya, Selasa (19/11).
Sejumlah saksi yang diperiksa mulai dari perangkat nagari, Camat, pihak Bank Nagari Cabang Sijunjung, ahli dari Inspektorat daerah, serta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN).
Pihaknya mengatakan, dari hasil penyidikan adanya indikasi awal dugaan pemalsuan tanda tangan Camat Lubuk Tarok pada surat rekomendasi pencairan dana desa dan alokasi dana nagari, serta tanda tangan Kaur Keuangan Nagari Buluh Kasok pada slip penarikan yang dilakukan di Bank Nagari Cabang Sijunjung.
“Penarikan pertama dilakukan 31 Mei 2019 dengan nilai Rp79 juta lebih. Selang 2 bulan kemudian, penarikan kembali dilakukan 8 Juli sebesar Rp74 juta lebih dengan total Rp153.186.000. Kedua penarikan dilakukan dengan cara yang sama,” jelas Wiliyamson.
Dikatakanya, untuk pasal sangkaan terkait kasus tersebut, pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo pasal 9 Undang-undang no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 /2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Kita mengimbau kepada perangkat nagari/desa agar berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Patuhi aturan dan prosedurnya karena ini merupakan uang negara dan bisa berujung keranah hukum. Gunakanlah untuk kemajuan pembangunan nagari/desa, karena dalam alokasi dana desa/nagari itu semuanya sudah diatur. Untuk tersangka akan kita umumkan dalam waktu dekat,” ungkap Wiliyamson. (ndo)
