ADINEGORO, METRO – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade menyebut, kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok diamanahkan menjadi Komisaris Utama pada sebuah BUMN. Kecenderungannya adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Namun, Andre belum menyebut pasti, baru sekadar informasi dari “intelijennya.”
“Karena PLN itu ada empat posisi yang kosong, dirut dan tiga direksi termasuk komisaris utamanya, dan mereka dalam proses assesment di Kementerian BUMN, saya rasa itu yang akan menjadi posisi Pak Ahok,” papar Andre yang juga Wasekjen DPP Partai Gerindra ini.
Menurut wakil rakyat Dapil Sumbar 1 itu, hal ini sesuai dengan sinyal yang pernah diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.
“Apalagi sinyalnya disampaikan oleh Pak Luhut (Panjaitan), salah satu BUMN di bidang energi, PLN menerangi semua orang, energi kan?” ujarnya.
Andre tidak menyebut Pertamina, karena informasi yang didapatnya PLN. “Tapi setahu saya Pertamina belum ada proses apapun, tapi yang berproses sekarang di Kementerian BUMN itu adalah PLN,” katanya.
Andre mengatakan, seluruh calon direksi BUMN sudah dipanggil dan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
“Jadi seluruh calon kandidat direksi sudah dipanggil ke Kementerian BUMN untuk di fit and proper test, diwawancarai untuk disiapkan oleh menteri sebelum dikirim ke presiden,” tutur Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Ia pun semakin meyakini Ahok akan mengisi jabatan di PLN. “Nah kalau nggak salah Senin-Selasa (fit and proper test), Ahok dipanggil hari, ya mirip-mirip lah, ya kemungkinan posisi yang paling mungkin untuk Ahok adalah Komisaris Utama PLN,” katanya, yakin.
Andre mengatakan, Ahok kemungkinan besar sebagai komisaris, bukan direksi. “Kalau direksi kita tahu salah satu peraturan baik di Inpres nomor 8 tahun 2005 yang dibikin Pak SBY, maupun juga PER 02/MBU/02/2015 ataupun PER03/MBU/02/2015, itu soal pengangkatan dan pemberhentian direksi di BUMN. Salah satunya syaratnya direksi memahami perseroan yang akan dipimpin, kalau untuk jadi direksi, permasalahanya Pak Ahok ngerti nggak soal listrik?” imbuhnya.
Sebelumnya, politisi Gerindra tersebut juga pernah mengomentari kabar penunjukkan Ahok tersebut. Ia mengatakan menghormati keputusan tersebut, tetapi Andre juga berharap Ahok dapat mengubah gaya komunikasinya.
“Saya hormati rencana Menteri BUMN mau mengangkat beliau (Ahok). Kepada Pak Ahok tolong ikuti UU BUMN dan UU perseroan. Jangan sampai nanti diulang lagi petantang-petenteng waktu jadi gubernur DKI. Itu harapan kita,” katanya.
Dia berharap dengan masuknya Ahok di tubuh BUMN dapat mendatangkan perubahan, bukan kegaduhan. Menjadi direksi BUMN diharapkan membawa terobosan dan perbaikan bagi BUMN, bukan cari ribut. Itu harapan kita,” kata Andre. (*/r)
