”Sosialisasikan lagi bangunan yang konstruksinya aman untuk tsunami. Lalu sampaikan pada masyarakat, bangunan mana yang harus dituju dengan jarak tempuh paling cepat. Selain mengurangi kemacetan, pemahaman ini akan mengelompokan masyarakat secara spontanitas,” jelasnya.
Sekretaris komisi IV, Iswandi menilai, pemerintah telah mensosialisasikan dan menggelar banyak simulasi. Hanya saja, yang disayangkan, sebagian masyarakat menggunakan kendaraan hingga memicu kemacetan. “Mungkin karena panik. Padahal masyarakat tidak harus mengungsi ke perbukitan,” ungkapnya.
Sementara, anggota DPRD Padang Dian Anggraini mengeluhkan kondisi yang terjadi pasca gempa. “Jalur evakuasi yang telah disediakan oleh pemko tidak berfungsi. Salah satunya di Alai dan Ampang, dimana terjadi kemacetan panjang. Seharusnya kan tidak seperti ini, sewaktu terjadi gempa beneran malah jalanan macet dan tidak bisa dilewati,” kata Dian.
Anggota komisi IV lainnya, Muharlion mengakui, kinerja KSB kurang maksimal dalam menaungi masyarakat yang sedang mengalami kepanikan. Namun dimaklumi, walaupun telah ada simulasi, tentu tidak akan mungkin sama dengan kondisi saat ancaman datang. Orang-orang tetap berduyun ke perbukitan walaupun ada shelter yang jaraknya lebih dekat.
Menurutnya, kesemrautan yang terjadi disebabkan oleh trauma masa lalu. Untuk itu, perlu penyadaran kembali kepada masyarakat kapan mereka harus mengambil langkah evakuasi, kemana harus pergi dan bagaimana cara evakuasi yang lebih aman. “Tapi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, begitu juga pemerintah. Saya lihat upaya pemerintah untuk mitigasi bencana sudah maksimal,” tutur Muharlion. (o)
