SAWAHAN, METRO–Pemko Padang seharusnya melakukan evaluasi terhadap kondisi warga Padang beberapa menit usai gempa berkekuatan 7,8 Skala Richter (SR) mengguncang. Mulai dari kepanikan warga yang berlarian mencari lokasi ketinggian hingga tidak beroperasinya tim pengamanan lalu lintas, Kelompok Siaga Bencana (KSB). Bahkan beberapa kekacauan lain menjadi indikator belum optimalnya hasil mitigasi bencana selama ini.
Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Ketua DPRD Kota Padang, Erisman. Ia mengatakan, bahwa setiap elemen harus mengambil pelajaran dari potret warga kota Rabu (2/3) malam tersebut. Sangat disayangkan, pihak yang harusnya berada di garda depan saat ancaman bencana berada di depan mata, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kota Padang, KSB di tingkat kecamatan dan kelurahan, tidak menampakkan wajah hingga beberapa jam berselang.
Pengamanan lalu lintas juga tidak terlihat. Jalanan utama menuju daerah hijau, seperti Sawahan, Simpangharu, Andaleh berjalan sesuka hatinya. “Mestinya, dalam situasi seperti semalam, pihak-pihak yang konsen ke kebencanaan berada di garda depan. Minimal memandu dan mengarahkan warga,” kata Erisman, Kamis (3/3).
Selain itu, masyarakat juga harus mengingat kembali imbauan dan simulasi yang telah diberikan. Jangan hanya mengejar daerah hijau, ketinggian, tetapi dapat memanfaatkan shelter terdekat. Yang luput dari perhatian masyarakat, menurutnya, bangunan-bangunan yang telah didesain layaknya shelter seperti Kantor Gubernur.
Penting pula bagi pemerintah kota untuk mendata ulang bangunan tinggi berkonstruksi aman gempa dan tsunami. Menurutnya, bangunan-bangunan tersebut tidak tersosialisasikan hingga masyarakat memilih mengejar daerah Limau Manis.
Padahal dengan kemacetan seperti kemarin malam, dibandingkan dengan jarak datangnya tsunami pasca gempa berkisar 40 menit, tidak memungkinkan masyarakat untuk dapat menjangkau kawasan Limau Manis ataupun Indaruang.
”Sosialisasikan lagi bangunan yang konstruksinya aman untuk tsunami. Lalu sampaikan pada masyarakat, bangunan mana yang harus dituju dengan jarak tempuh paling cepat. Selain mengurangi kemacetan, pemahaman ini akan mengelompokan masyarakat secara spontanitas,” jelasnya.
Sekretaris komisi IV, Iswandi menilai, pemerintah telah mensosialisasikan dan menggelar banyak simulasi. Hanya saja, yang disayangkan, sebagian masyarakat menggunakan kendaraan hingga memicu kemacetan. “Mungkin karena panik. Padahal masyarakat tidak harus mengungsi ke perbukitan,” ungkapnya.
Sementara, anggota DPRD Padang Dian Anggraini mengeluhkan kondisi yang terjadi pasca gempa. “Jalur evakuasi yang telah disediakan oleh pemko tidak berfungsi. Salah satunya di Alai dan Ampang, dimana terjadi kemacetan panjang. Seharusnya kan tidak seperti ini, sewaktu terjadi gempa beneran malah jalanan macet dan tidak bisa dilewati,” kata Dian.
Anggota komisi IV lainnya, Muharlion mengakui, kinerja KSB kurang maksimal dalam menaungi masyarakat yang sedang mengalami kepanikan. Namun dimaklumi, walaupun telah ada simulasi, tentu tidak akan mungkin sama dengan kondisi saat ancaman datang. Orang-orang tetap berduyun ke perbukitan walaupun ada shelter yang jaraknya lebih dekat.
Menurutnya, kesemrautan yang terjadi disebabkan oleh trauma masa lalu. Untuk itu, perlu penyadaran kembali kepada masyarakat kapan mereka harus mengambil langkah evakuasi, kemana harus pergi dan bagaimana cara evakuasi yang lebih aman. “Tapi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, begitu juga pemerintah. Saya lihat upaya pemerintah untuk mitigasi bencana sudah maksimal,” tutur Muharlion. (o)
