BUKITTINGGI, METRO – Setiap daerah di Indonesia memiliki Kampung Keluarga Berencana (KB). Khusus Bukittinggi, telah ditetapkan sebanyak 7 Kampung KB, yang harus diupayakan penanganan berbagai permasalahan didalamnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Bukittinggi, Tati Yasmarni menjelaskan, Kampung KB merupakan satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang memiliki kriteria tertentu. Dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana pembangunan keluarga dan pembangunan sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. Secara garis besar, Kampung KB bisa dikategorikan terhadap suatu kawasan yang padat penduduk dengan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan didalamnya.
”Untuk Bukittinggi telah ditetapkan tujuh Kampung KB. Pertama, Kampung KB Kuriman Sejahtera Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kampung KB Gurun Tigo Berseri Kelurahan Puhun Tembok, Kampung KB Sekayu Kelurahan Kayu Kubu, Kampung KB Aman Sejahtera Kelurahan ATTS, Kampung KB Raflesia Sejahtera Kelurahan Pakan Labuah dan Kampung KB Cemara Sejahtera Kelurahan Aur Kuning dan Kampung KB Linggar Jati Sejahtera Kelurahan Belakang Balok,” paparnya.
Karena cukup banyak persoalan sosial kemasyarakatan di dalamnya, tentu butuh kerja sama antarseluruh SKPD, untuk menyelesaikannya.
”Jadi berbagai persoalan di kampung KB bukan hanya tanggung jawab DP3APPKB, namun juga butuh kerja keras dari seluruh SKP terkait. Contohnya, kekurangan air bersih, tentu diminta perhatian dari PDAM, masalah pendidikan, kita minta penyelesaiannya oleh Disdikbud, kesehatan oleh Dinkes dan berbagai persoalan lainnya yang tidak tertutup kemungkinan butuh bantuan dari Anggota DPRD melalui dana pokirnya,” ujar Tati.
Tati menambahkan, untuk merangkum berbagai persoalan dan upaya solusinya, beberapa kali rapat koordinasi pun telah dilaksanakan.
”Terakhir kami laksanakan rakor pada tanggal 23 dan Oktober lalu. Alhamdulillah berbagai persoalan telah dikemukakan dan rencana penyelesaiannya pun telah ditentukan. Semoga rencana itu dapat direalisasikan oleh dinas terkait, termasuk DP3APPKB sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Koalisi Kependudukan Bukittinggi, Yasmen, mengapresiasi upaya yang dilakukan pemko Bukittinggi untuk mengentaskan persoalan di kampung KB. Karena memang, kampung KB menjadi upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tidak dapat dilaksanakan secara parsial dan sektoral.
”Ada tiga alat ukur kualitas masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Untuk meningkatkan tiga hal itu, tidak lepas dari pembangunan secara keseluruhan,” ulasnya. (u)
