Dampak Rencana Kenaikan Iuran JKN KIS tahun 2020, Sebanyak 400 KK Memilih Turun Kelas

PADANG, METRO – Rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, pada Januari 2020 nanti, mulai berdampak terhadap masyarakat.
Berdasarkan data BPJS Cabang Padang hingga November 2019, di Kota Padang, 400 KK masyarakat yang ikut dalam program kepesertaan JKN-KIS, beramai-ramai turun kelas layanan kesehatan BPJS.
“Bulan Oktober ini, ada 200 KK yang turun kelas. Sementara, hingga November jumlah peserta JKN-KIS yang turun kelas mencapai 400 KK. Bagi kami dari BPJS Kesehatan, lebih baik masyarakat yang tidak mampu memilih turun kelas saja, dari pada tidak mampu lalu menunggak iuran JKN-KIS,” ujar Kepala BPJS Cabang Padang, Asyraf Mursalina, Jumat (15/11) di Padang.
Asyraf mengungkapkan, catatan BPJS Cabang Padang, jumlah peserta JKN-KIS di wilayah kerja Padang, Pariaman, Padangpariaman, Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai, mencapai 1,6 juta peserta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211.000 peserta JKN-KIS menunggak iuran. Jumlah tunggakan iurannya mencapai Rp100 miliar. “Tunggakan peserta JKN-KIS ini bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan,” ungkapnya.
Sementara itu, utang BPJS ke rumah sakit sudah mencapai Rp300 miliar. Sampai saat ini belum terbayarkan, dan baru bisa bayar yang klaim-nya pada 20 Agustus. “Harapan kita dengan adanya kenaikan iuran JKN KIS ini, maka keterlambatan pembayaran rumah sakit ini bisa diatasi,” keluhnya.
Untuk menagih iuran JKN KIS bagi peserta yang mandiri, BPJS Cabang Padang menggunakan teknik colecting beragam. Bagi peserta JKN KIS yang menunggak 1 hingga 3 bulan, komunikasi yang dilakukan BPJS Cabang Padang dengan menggunakan media SMS dan WhatsApp ke nomor handphone peserta JKN KIS. Kemudian juga ada tekhnik Tele Collecting. Tekhnik ini digunakan untuk peserta JKN KIS yang menunggak 3 hingga 20 bulan.
“Melalui tekhnik ini, petugas kami menelpon peserta JKN KIS mandiri yang menunggak,” terangnya.
Selanjutnya, ada tugas yang paling berat dilakukan. Yakni menagih iuran peserta JKN KIS yang menunggak lebih dari 20 bulan. Tugas ini dilakukan oleh Kader JKN KIS yang direkrut BPJS. Kader JKN KIS ini menagih dengan mengunjungi rumah-rumah peserta JKN KIS yang menunggak. “Harus dikunjungi. Apa yang dilakukan Kader JKN KIS ini berdampak. Karena pencapaian tagihan iuran JKN KIS dengan berbagai tekhnik collecting dan melalui kader ini, bisa mencapai 51 persen, untuk tingkat keaktifan peserta JKN KIS di Kota Padang,” ujarnya.
Meski angka 51 persen itu masih rendah dibandingkan target nasional sebesar 66 persen. Namun, peran kader sangat efektif.
“Kalau dibiarkan saja, tanpa dikunjungi kader pencapaian keaktifan peserta JKN KIS hanya 40-45 persen. Artinya, jika tidak dibantu kader pencapaian keaktifan peserta JKN KIS bisa dibawah 51 persen,” ucapnya.
Kader JKN KIS Bukan Dept Collector
Saat ini ada 19 orang Kader JKN KIS yang dibina BPJS Cabang Padang. Kader ini ada di 11 kecamatan di Kota Padang. Masing-masing kader miliki binaan 500 KK yang menunggak iuran JKN KIS. Kader JKN KIS Kecamatan Padang Barat, Dewi mengakui, dengan rencana kenaikan iuran JKN KIS ini, banyak peserta JKN KIS binaannya yang minta pindah kelas dari kelas I ke kelas III.
“Saya berusaha untuk mencegahnya dengan menjawab rencana kenaikan iuran JKN KIS itu sekedar isu. Namun, meskipun demikian, yang pindah kelas tetap kami layani prosesnya,” ujarnya.
Dewi menegaskan, Kader JKN KIS bukanlah dept collector, karena kader merupakan bagian dari masyarakat. Dirinya sebagi Kader JKN KIS bertugas tidak hanya menagih tetapi juga membantu sosialisasikan program JKN KIS.
Dewi mengatakan, dirinya menjadi Kader JKN KIS sejak Maret 2018 lalu. Dengan profesinya, Dewi mengaku bangga karena menjadi Kader JKN KIS merupakan suatu profesi yng cukup mulia.
“Kita bekerja bukan memberi dan memaksakan keinginan kita. Masyarakat yang tidak tahu informasi apapun tentang JKN KIS kita jelaskan. Yang malas bertanya apa itu JKN KIS ke Kantor BPJS, kami layani dan membantu menjelaskan. Berkat kami, masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu. Kebanggaan saya sebagai kader mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat dan mencari solusi,” ungkapnya.
Kader JKN KIS Kecamatan Koto Tangah, Rahayu, mengatakan dirinya kerja jadi Kader JKN KIS setelah datang ke Kantor BPJS untuk bergabung.
“Saya diterima jadi kader tahun 2018. Suka dukanya banyak. Sukanya nambah uang dapur. Dukanya banyak warga yang anggap kami minta sumbangan. Saya perkenalkan diri ke warga, kemudian disosialisasikan ke warga yang menunggak. Alhamdulillah, saya termasuk yang tertinggi menagih tunggakan bulan lalu, sampai Rp27 juta,” ujarnya.(fan)