ADINEGORO, METRO – Antrean pengisian BBM jenis solar di banyak SPBU di Sumbar membuat Anggota DPR RI Andre Rosiade resah. Tak ingin berlama-lama, anggota Komisi VI ini langsung mendatangi Kementerian BUMN yang membawahi Pertamina di Jakarta. Andre langsung disambut Deputi Pengembangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Fajar Hari Sampurna.
“Sesuai permintaan warga Sumbar mengeluhkan kelangkaan BBM jenis solar dan premium. Sehingga untuk mendapatkannya harus antre berjam-jam bahkan seharian penuh. Kita tanya langsung solusinya. Apakah yang terjadi di Sumbar saat ini,” kata Wasekjen DPP Gerindra ini, kemarin.
Fajar menyebut, secara teknis untuk BBM bersubsidi diberlakukan sistem kuota pada masing-masing provinsi. Kuota itu memang diatur dan dilakukan oleh DPR melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Oleh karena itu kalau terjadi kelangkaan di satu daerah, penyebabnya hanya ada dua saja. Kalau tidak ditimbun, berarti dia kurang kuotanya,” kata Fajar saat berdialog dengan Andre.
Menurut Fajar, andai terjadi kekurangan, tentu solusinya kepala daerah memberitahu atau meminta kepada Kementerian ESDM agar menambah kuota.
“Pak Gubernurnya diminta bikin surat penambahan kuota solar atau premium ke Kementerian ESDM. Nanti Kementerian yang memberikan informasi dan menambah melalui Pertamina,” katanya.
Mendapati jawaban itu, Andre menyebut, saat ini ditunggu aksi dari Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk mengirimkan surat penambahan kuota kepada Kementerian ESDM.
“Masalahnya sudah clear sekarang, tinggal lagi surat dari Pak Gubernur. Ayo Pak Irwan, suratnya sudah ditunggu di Kementerian ESDM. Agar masalah kelangkaan solar dan premium segera diatasi,” katanya.
Selain itu, kata Andre, dugaan lain adalah penimbunan BBM bersubsidi atau penyelewengan. Untuk hal ini tentu dibutuhkan aparat kepolisian dalam mengawalnya.
“Kalau ini domainnya penegak hukum. Jangan sampai solar dan premium langka karena penimbunan. Atau penyalahgunaan BBM bersubsidi ke luar atau dijual ke sektor industri yang harus memakai nonsubsidi,” kata Andre yang juga ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar, Alwis menyebut, Pemprov Sumbar sudah menyurati Kementerian ESDM. Surat ini menindaklanjuti kerisauan masyarakat atas kesulitan BBM sejak beberapa hari belakangan.
Surat Pemprov tersebut dikirimkan ke Pertamina melalui Kepala Dinas ESDM Sumbar. Isinya, agar Pertamina memenuhi kuota BBM agar tidak lagi langka di pasaran.
Area Sales Branch Manager Pertamina Padang Arwin Nugraha mengatakan, ada 2 faktor utama yang menyebabkan kelangkaan solar. Yakni karena alokasi BBM solar untuk Sumbar tahun ini turun 9 persen dibandingkan 2018. “Sumbar hanya mendapat jatah kuota BBM solar sebesar 392 ribu kiloliter. Sementara penyaluran hingga 31 Oktober 2019 over 12 persen,” ujarnya, kemarin.
Faktor kedua, kata dia, banyak konsumen truk industri yang membeli solar subsidi. Padahal dilarang menggunakan solar subsidi seperti yang telah dilarang dalam Perpres. “Dua faktor ini yang membuat solar langka,” ujarnya. (r)
