PADANG, METRO–PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) sepertinya mulai goyang untuk memanage perusahaan transportasi lautnya. Bahkan, PT PLNI Sumbar nampaknya mulai gulung tikar. Sejak beberapa minggu terkahir, Kapal Sabuk Nusantara 37, yang dikelola PT Pelni Sumbar, tidak beroperasi karena seluruh awak kapal dan kapten kapal gajinya tak terbayarkan oleh perusahaan yang di bawah bendera BUMN tersebut.
Pantauan POSMETRO, Rabu (2/3), sekitar pukul 11.00 WIB, kapal berkapasitas sekitar 400 penumpang dan 5 ton barang itu masih lego jangkar di sekitar pelabuhan Teluk Bayur. Informasinya. Kapal ini sengaja melego jangkar di tengah karena tidak sanggub membayar beban sandar di pelabuhan.
Untuk, memastikan kenapa kapal tersebut sampai saat ini masih lego jangkar , POSMETRO mencoba mendatangi kapal tersebut dengan menggunakan perahu tempel ( biduk ). Jarak pelabuhan dengan lokasi kapal lego jangkar sekitar 2 KM. Sesampai di lokasi, di dalam kapal terlihat sejumlah petugas kapal (awak, Kapten, dan Cip) sedang beristirahat.
Kepada koran ini, Arifin, kapten kapal jurusan Padang- Mentawai – Pesel ini mengatakan kapalnya lego jangkar sejak empat hari lalu. Mereka tidak berlayar karena tidak ada biaya operasional dari perusahaan. ”Jangankan kebutuhan operasional, uang makan awak kapal , dan gaji kami di bulan Februari pun belum dibayarkan,” ungkap si Kapten Kapal.
Katanya, untuk menutupi kebutuhan anggotanya saat ini dia terpaksa mengeluarkan uang pribadi. “ Karena kami merasa tidak tahan lagi, tentu kami memilih untuk mogok hingga ada kejelasan dari perusahaan,” jelasnya. Arifin juga mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan pihak perusahaan yang belum membayarkan gaji dan kebutuhan operasional mereka.
Katanya, kondisi diawal 2016 ini sangat jauh berbeda dibanding tahun 2015 saat kapal tersebut dikelola oleh pihak swasta. “Waktu swasta yang mengelola, kami tidak pernah ada keterlambatan seperti ini dan tidak pernah juga biaya operasional tidak diberikan,” sambungnya.
Diceritakan Arifin, sebenarnya t idak hanya di Sumatera Barat saja yang terancam. Kondisi yang sama juga dirasakan beberapa kapal lainnya di daerah lain. Mereka juga mendapat perlakukan yang sama. ”Di Ternate ada dua kapal, di Sorong satu kapal dan di Ambon juga ada satu kapal. Masalahnya sama saja, gaji dan uang operasional tidak dibayarkan ” tambahnya. BKatanya di Ambon, seorang kapten kapal disana sudah melarikan diri karena tidak sanggup bekerja karena tidak digaji.
Menurutnya, pihak muhalim 1 kapal tersebut sudah sering menghubungi kantor cabang dan kantor pusat, tetapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Malah orang pusat dan cabang saling lempar bola.
Sementara itu, ketika koran ini melakukan konfirmasi ke Sub Cabang PELNI Kota Padang yang berada di Jalan Sudirman, Maulana selaku ketua Sub Cabang Pelni Kota Padang, mengakui tak ada pelayaran sejak empat hari terakhir. Dia juga mengaku belum ada pembayarkan gaji awal kapal di bulan Februari.
Katanya, pihaknya telah berkoordinasi ke kantor cabang, tapi tak ada kejelasan. “Saya sudah melaporkan semuanya ke cabang pak, tapi hingga saat ini masih belum ada kejelasan nya,” ujar Maulana.
Penumpang Kecewa
Seharusnya, kapan Sabuk Nusantara 37 ini ,sesuai dengan jadwal mestinya berangkat menuju Mentawai. Sejumlah penumpang sudah beradatang an ke pelabuhan, bahkan sudah ada yang menaikkan barangnya ke atas kapal. Namun penumpang akhirnya kecewa, saat mengetahui kapal tersebut tidak berlayar.
eperti disampaikan Marcus, salah satu calon penumpang yang kecewa dengan ketidak berangkatan tersebut. “ Ini kan kapal pemerintah, kok seperti ini” sebagai masyarakat tentu saya merasa kecewa,” ungkapnya kepada Koran ini.
Katanya, waktu jadwal rencana keberangkatan, bersama penumpang lainnya, dia telah memasukkan barang l ke dalam kapal. Karena terlalu lama menunggu, penumpang pun akhirnya menyakan kepada pihak awak kapal kapan berangkat. “ Karena ada informasi awak kapal mogok, dan tidak ada keberangkatan penumpang pun akhirnya menurunkan barangnya,” terang Marcus.
Dia mengaku merasa ada keanehan yang terjadi pada managemen kapal milik pemerintah tersebut. Apalagi saat mengetahui, awak kapal, kapten dan biaya operasional pelayaran belum bibayarkan pihak perusahaan. “ Saya harap pihak yang berwenang harus mengusut ini, jelas ada ketidak beresan,” ungkapnya.
Menurutnya, sebagai perusahaan yang dibawahi BUMN, seharusnya Pelni lebih baik melakukan pengelolaan dibanding swasta. Tapi nyatanya berbeda, malah Pelni sendiri yang menelantarkan pegawainya dan tidak memberikan haknya. “Kalau masih seperti ini pengelolaannya, Pelni bisa terancam gulung tikar,” pungkasnya. (h)
