PADANG, METRO – Kelangkaan BBM yang berdampak terjadinya antrean panjang kendaraan di beberapa SPBU di Kota Padang, membuat sejumlah kalangan pengusaha bergerak di bidang distributor menjerit.
Salah seorang distributor, Ferly Rauf didampingi distributor lainnya, Sormin mengatakan, dampak kelangkaan BBM membuat distribusi barang ke Kota Padang dan daerah bisa terganggu karena terlambat. Barang yang sudah seharusnya sampai seminggu ke toko-toko pedagang, karena terjebak macet di sejumlah SPBU.
“Biasanya barang sampai ke toko-toko dan pedagang satu hari di dalam kota, sekarang bisa sampai dua hari. Barang dari luar kota biasanya sampai dua hari, sekarang empat hari. Dampak kerugian lainnya, toko-toko biasanya jatuh tempo 14 hari. Jatuh tempo, bukan dari tanggal faktur kita, tapi dari dia terima barang dari kita. Telat dua hari pembayaran dari toko kepada kita jadi terlambat, sedangkan bunga bank berjalan,” keluhnya.
“Ngantri habis waktu, nggak ikut antre kita beli BBM mahal. Waktu kita habis berhari-hari untuk ngantre. Kita juga tidak bisa naikin harga untuk menutup biaya yang tinggi, karena harga barang kita seragam secara nasional,” tambahnya lagi.
Refli juga tidak mengerti, kenapa muncul masalah kelangkaan BBM, yang berdampak terjadinya antrean kendaraan yang cukup panjang di sejumlah SPBU ini. Kalau kondisi seperti ini berlangsung cukup lama, maka bisa berdampak sejumlah perusahaan distributor bisa kolaps.
Ia menambahkan, perlu ada kejelasan sikap dari pemerintah daerah dan PT Pertamina dalam menyelesaikan kondisi saat ini. Jika stok BBM masih ada kenapa terjadi antrean. Ini permasalahan yang harus diselesaikan. Misalnya perlu ada aturan regulasi.
“Misalnya, jika memang stok BBM masih ada, maka harus ada regulasi untuk pengisian BBM mobil niaga, dengan mobil pribadi. Yang tidak jelas itu, jika stok BBM ada kenapa bisa habis dan langka,” keluhnya.
Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman
Terpisah, PT Pertamina berjanji untuk menormalkan kondisi kebutuhan BBM jenis solar di Sumbar. Mulai minggu depan, Pertamina akan menambah pasokan. Hal itu disampaikan, Sales Branch Manejer Pertamina Padang, Arwin Nugraha usai mengikuti rapat dengan Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Senin, (11/11).
Dikatakannya, sesuai permintaan Pemprov Sumbar, pekan depan Pertamina akan memasok sekitar 1.250 kiloliter bio solar untuk menormalisasi kondisi. Langkah normalisasi itu hanya dilakukan untuk menjaga kondisi perekonomian Sumbar hingga akhir 2019.
“Seperti disampaikan, ada aspirasi bagaimana perekonomian di Sumbar lancar. Dibutuhkan penyaluran BBM, karena akan mensupport kebutuhan. Sesuai arahan Wagub, kesepakatan rapat. Kita bersedia menormalisasi penyaluran solar di Sumbar, kira 1250 kg per hari,” sebutnya.
Kemudian pada 2020 penggunaan bio solar akan ditertibkan sesuai dengan peruntukannya. Diatur pada Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014. Sedangkan untuk premium sudah melebihi realisasi 2018, tidak ada normalisasi pasokan. Premium bukan penopang ekonomi. Selain itu, premium sudah ada pertalite yang memiliki selisih harga yang tidak besar. “Dari kita lihat di lapangan, survei pelanggan. Pelanggan sudah menerima kehadiran pertalite,” ujarnya.
Disebutkannya, kuota alokasi BBM Sumbar 2019 ditentukan pemerintah pusat, Kementrian ESDM dan BPH Migas. Dua lembaga itu menerbitkan alokasi, seluruh kota/kabupaten yang ada di seluruh Indonesia.
Tahun ini jatah premium untuk Sumbar mencapai 373 ribu kilo liter setahun, bio solar total 392.352 kilo liter. Penyaluran pada Oktober, untuk BBM jenis solar sudah over 12 persen, premium over 2,5 persen. (fan)
