MEKSIKO, METRO – Presiden Senat Australia Scott Ryan menyatakan bahwa integrasi wilayah Papua sebagai satu provinsi ke dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang tak perlu dibahas apalagi dipermasalahkan
Hal tersebut ditegaskan Scott Ryan menjawab pertanyaan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam pertemuan bilateral antara Pimpinan Parlemen Australia dengan Delegasi DPD RI, di sela-sela Sidang Pimpinan Parlemen Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA), di Kota Meksiko, Jumat (8/11).
Dalam pertemuan tersebut, La Nyalla mempertanyakan provokasi oknum-oknum tertentu anti-Indonesia yang terus berkampanye dari Australia untuk merongrong Kedaulatan Republik Indonesia khususnya terhadap wilayah Papua.
Kelompok atau okum-oknum anti-Indonesia ungkap La Nyalla, dulu berkampanye dari Australia sampai Timor Timur sebagai provinsi ke 27, akhirnya lepas dari Indonesia.
“Sekarang mereka berkampanye lagi dari Australia, termasuk tentang kerusuhan yang terjadi di Papua belum lama ini,” tegas La Nyalla.
Karena itu, Senator Indonesia asal Provinsi Jawa Timur itu ingin mendengar langsung dari Pimpinan Senat Negara Australia tentang sikap dan pemahaman Australia terhadap Papua dan oknum-oknum yang memprovokasi dari Negara Kangguru itu.
Menjawab pertanyaan tegas itu, pimpinan Senat Australia kembali menegaskan bahwa sepak terjang segelintir orang di Australia tak dapat menggambarkan sikap resmi Pemerintah dan Rakyat Australia.
Sikap Presiden Senat Australia terhadap Papua tersebut tercatat untuk kedua kalinya disampaikan kepada DPD RI. Sebelumnya, pada Desember 2016 Presiden Senat Australia dijabat oleh Stephen Parry juga telah menegaskan bahwa Pemerintah Australia tidak akan berubah sikap tentang Papua, sebab Papua adalah bagian integral dari NKRI.
Namun demikian lanjut La Nyalla, akhir-akhir ini masih banyak petualang politik yang beroperasi dari Australia untuk memancing perlawanan menuju disintegrasi Papua dari wilayah NKRI. “Inilah sebabnya maka dalam pertemuan dengan Presiden Senat Australia, saya kembali mempertanyakan sikap Pemerintah, Parlemen, dan Senat Australia tentang hal ini,” jelas La Nyalla.
Di acara yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, Cheppy Wartono, yang mendampingi Ketua DPD RI menambahkan bahwa sebaiknya Pemerintah Australia merepatriasi para petualang politik tersebut agar gerakan pengacau semacam ini bisa diredam aktivitasnya, dalam semangat menjaga hubungan baik antara Australia dengan Indonesia.
Pihak Australia menurut Cheppy, telah menegaskan bahwa sudah ada mekanisme kerja sama antara aparat keamanan kedua negara yang akan ditaati. Tetapi perlakuan Australia terhadap Indonesia ujar Dubes, haruslah sama dengan perlakuan Australia terhadap negara sahabat lainnya juga.
Dalam pertemuan bilateral ini, Ketua DPD RI juga mengingatkan kepada Pimpinan Senat Australia bahwa di sela-sela pertemuan MIKTA di Seoul pada awal Juli 2015, Pimpinan Senat kedua negara telah bersepakat untuk melanjutkan pembahasan tentang perlunya kawasan pertumbuhan baru yang mencakup Indonesia bagian timur dan Australia bagian utara.
Menyikapi hal tersebut, Scott Ryan menjelaskan bahwa dia baru saja menduduki posisi Presiden Senat Australia. Karena itu, Scott Ryan menyatakan perlu sedikit waktu melihat kembali, apa saja yang sudah disepakati oleh Pimpinan Senat kedua negara. Setelah itu, Scott Ryan dalam kesempatan pertama membicarakan pertumbuhan baru Indonesia bagian timur dengan Australia bagian utara.
“Januari 2020 akan digelar pertemuan Pimpinan Parlemen Negara-negara sahabat di Canberra. Senat Australia mengundang Ketua DPD RI untuk menghadirinya bersama Ketua DPR RI,” kata Scott Ryan.
Bersama Scott Ryan dan La Nyalla, hadir dalam Pertemuan bilateral Pimpinan Senat Australia-Indonesia Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen DPD RI Richard Hamonangan Pasaribu, Wakil Ketua Komisi II DPD RI Bustami Zainudin, dan Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD RI Reydonnyzar Moenek.
Sebelumnya, Sekjend DPD RI, Reydonnizar Moenek lewat rilisnya, Jumat (8/11) menerangkan, Pertemuan Parlemen MIKTA digelar dalam lima sesi, yaitu sesi pertama dipimpin oleh tuan rumah Meksiko, sesi kedua oleh Indonesia, sesi ketiga oleh Korea Selatan, sesi ke-empat oleh Turki dan sesi kelima oleh Australia.
Pidato Pimpinan Parlemen Meksiko berjudul “Enhancing Gender Equality and Women’s Empowerment”.
“Sedangkan Ketua DPD RI, Pak La Nyalla menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris dan Indonesia dengan judul ‘Creative Economy and its Contribution to Social Inclusion’”, ungkap Reydonnizar Moenek.
Sedangkan Pimpinan Parlemen Korea lanjut Donny sapaan akrab Reydonnizar Moenek, menyampaikan pidato berjudul “The Role of Education and New Technologies in Enhancing Social Inclusion”, disusul pidato Pimpinan Parlemen Turki bertajuk “Sustainable Tourism as an Engine for Growth and Social Inclusion”.
Pimpinan Senat Australia akan mengakhiri rangkaian acara pidato dengan presentasinya yang bertajuk “Contribution of Trade and Investment in Achieving Social Inclusion”.
Di akhir acara, akan dikeluarkan komunike bersama termasuk intisari pidato dari Ketua DPD RI yaitu, tentang perlunya meningkatkan keterlibatan masyarakat di berbagai daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif, termasuk ekonomi digital, serta perlunya negara-negara MIKTA untuk bertukar pengalaman guna memberdayakan masyarakat termasuk pelaku ekonomi berskala menengah, kecil, dan mikro. (fas/adv)
