SAWAHAN, METRO – Lama dinanti, pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang diperkirakan akan dimulai pada 2020 mendatang. Perencanaan pembangunan gedung telah dianggarkan dalam APBD 2020.
Gedung baru ini diharapkan bisa membantu kinerja anggota dewan agar lebih baik dan efektif.
“Dalam target pada APBD 2020 ada pembangunan gedung baru DPRD, yang mana rencanan inu sudah berulang, dari dua periode DPRD Kota Padang yang lalu berjalan sudah direncanakan,” kata Wakil Ketua DPRD Padang, Arnedi Yarmen, Kamis (7/11).
Politikus PKS ini menjelaskan, pembangunan gedung baru DPRD Padang untuk tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp20 miliar. Yakni, dilakukan secara multiyears dengan total anggaran mencapai Rp50 miliar. Dia menargetkan, pembangunan gedung DPRD Kota Padang harus selesai dalam 2 tahun.
“Saat ini gedung DPRD yang ada di Jalan Sawahan tidak representatif untuk mengadakan agenda pelayanan masyarakat. Jadi untuk menyambut aspirasi masyarakat, kita harus memiliki ruangan yang bisa maksimal untuk semua,” ulas Arnedi.
Menurut Arnedi, bahkan selama ini DPRD Kota Padang kerap dikritisi lantaran rapat pembahasan di hotel-hotel. Apalagi jika sudah beberapa kelompok pihaknya tidak bisa melakukan rapat di gedung bundar. Hal itu dilakukan karena kurangnya kapasitas ruangan gedung DPRD Padang saat ini.
“Selama ini DPRD rapat di hotel kita dikritik. Karena realitasnya seperti itu, karena kalau sudah beberapa kelompok, kita tidak bisa melakukan hal tersebut,” tukasnya.
Anggota DPRD Kota Padang, Wismar Panjaitan menyambut baik hal tersebut. Menurut dia, sudah seharusnya pembangunan gedung baru DPRD Kota Padang tersebut direalisasikan. Apalagi lahan untuk pembangunan sudah tersedia.
“Sudah seharusnya, sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak membangun gedung baru DPRD Kota Padang. Jadi tidak ada lagi alasan penundaan pembangunannya,” kata anggota Komisi IV itu.
Anggota DPRD Faisal Nasir mengatakan, pembangunan gedung baru patut dilakukan. Sebab, ketika ada acara besar di DPRD selama ini para tamu undangan masih mengikuti acara dibawah tenda di pelataran parkir.
“Sementara mobil-mobil para undangan di parkir di pinggir jalan yang tentu merugikan aktifitas masyarakat. Kita malu dengan para perantau. Saya sendiri mendengar keluhan mereka, gedung kita ini saat ini sangat tidak representatif lagi,” kata Faisal.
Politikus PAN ini berdalih hal ini bukan terkait kemegahan. Namun, mengenai luas gedung, ketika ada acara besar tidak bisa mengakomodir para tamu undangan dalam ruangan yang representatif. Jika berkaca pada kota-kota besar, kata Faisal, fasilitas prasarananya baik itu tempat parkir hingga mushalla sudah representatif.
“Kita lihat, di Kabupaten Badung dan Bekasi, d imana kantor Dandim, Walikota, Kejaksaan, OPD, dan DPRD dalam satu kawasan di pusat pemerintahan. Di daerah lain yang pernah kita kunjungi juga demikian,” pungkasnya.
Dibagi Tiga Tahap
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Padang, Medi Iswandi mengatakan karena keterbatasan dana, pembangunan gedung DPRD ini nanti dibagi dalam tiga tahap. Total anggaran keseluruhan pembangunan itu sekitar Rp125 miliar.
Tahap pertama tahun 2020, dengan anggaran Rp21 miliar. Selanjutnya, dianggarkan secara bertahap pada tahun 2021 dan 2022. Bangunannya, kata Medi nanti terdiri dari tiga lantai. Lokasinya di samping Balaikota Aia Pacah.
Selain itu, pada tahun 2020 nanti juga dilakukan sejumlah program fisik lainnya. Seperti, pembangunan 76 unit ruang kelas baru, penataan destinasi (Sungai Pisang, Gunung Padang, Pantai Aia Manih, Pantai Padang). Kemudian, penataan Masjid Agung Nurul Iman, pembangunan tugu dan taman batas kota.
Selanjutnya, kelanjutan pembangunan trotoar. Selain itu juga ada, pembangunan jalan, dan pembangunan serta pemeliharaan drainase. (mil/tin)
