LIMAPULUH KOTA, METRO – Masyarakat Limapuluh Kota sejak dua tahun terakhir sempat mengkhawatirkan terkait kelanjutan pelaksanaan pembangunan Monumen Nasional (Monas) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Gunuang Omeh.
Pembangunan Monas PDRI yang sudah dimulai sejak tahun 2013 silam ini kondisinya sempat seperti terabaikan. Padahal sudah menelan anggaran dari berbagai kementerian ratusan Miliar Rupiah. Namun, saat ini Kemenkopolhukam RI memberikan angin segar dan sejak Satu bulan terakhir sudah dimulai pengerjaanya kembali.
“Masyarakat kami sempat mengkhawatirkan terkait pembangunan Monas PDRI apakah akan dirobah bentuk bangunannya atau dihentikan sama sekali. Kemudian telah dihibahkan Tanah 50 hektare untuk Monas, kemudian akan jadi lokasi yang akan digunakan orang tertentu untuk kegiatan tidak menentu, seperti balap liar,” ujar Walinagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Nofi Antoni, dihadapan Asisten Deputi Bidang Kesadaran Belanegara, Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung, dalam Focus Group Discussion (FGD) di aula Politeknik Pertanian Payakumbuh di Tanjung Pati, Selasa (5/11) siang.
Hadir juga Kementerian Pendidikan RI, Kementerian Pertahanan RI, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan, Mantan Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo, pemateri Ketua masyarakat sejarah Indonesia DR.Wanofri Samry, Ketua DPP Perpabri, Letkol Syaiful Bahri, Walinagari, Camat dan Tokoh Sejarah serta masyarakat Limapuluh Kota.
Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan menyebut bahwa melalui FGD ini dapat diharapkan kejelasan kelanjutan pelaksanaan pembangunan monumen Bela Negara PDRI di Koto Tinggi, Gunung Omeh. Sebab, pelaksaan pembangunan monumen melibatkan 9 kementerian dan lembaga.
“Kita minta komitmen kelanjutan pembangunan PDRI. Dan kita meminta masukan dari masyarakat dan ahli sejarah. Monas tidak hanya bangunan tetapi diikuti sarana lain seperti universitas pendidikan dan bisa juga objekwisata. Kemudian kita mengharapkan juga nanti sejarah PDRI masuk dalam kurikulum pendidikan,” harap Wabup yang getol memperjuangan pembangunan Monas PDRI ini.
Dia menyebut, pelaksanaan pembangunan Monumen Nasional Bela Negara PDRI terkendala salah satunya masalah nomenklatur karena dikerjalan oleh 9 kementerian dan lembaga. Wabub, berharap agar SKB ini bisa menjadi Kepres terkait kelanjutan monumen PDRI kedepan.
“Memang untuk tahap awal ini sudah dimulai kembali pelaksanaan pembangunan. Tapi kita meminta ada Kepres terkait kelanjutan pembangunan monumen PDRI ini sehingga kedepan tidak ada lagi kendala berarti,” harap Ferizal Ridwan.
Brigjen TNI Rufbin marpaung, Asisten Deputi Bidang Kesadaran Belanegara, Kemenkopolhukam, mengakui sudah mengkoordinasikan terkait pembangunan Monas PDRI. Karena, menurutnya pembangunan Monas yang sudah dilakukan sejak 2013 lalu itu sesuai rencana awalnya akan berlangsung selama 5 tahun dan harusnya siap tahun 2017 silam.
Namun, dia tidak mengetahui secara pasti dimana kendalanya. Namun untuk saat ini pelaksanan Monas PDRI sudah dimulai kembali dan akan dilanjutkan hingga selesai. Meski menurutnya, dilakulan secara bertahap karena anggarannya ratusan milyar, dia tidak bisa memastikan kapan selesainya.
“Kita akan melanjutkan kembali pembangunan yang dimulai sejak 2013 lalu itu harus diselesaikan. Tapi karena anggarannya multi yers maka pengbangunanya dilakukan bertahap dan berangsur, jadi kapan siapnya kita belum bisa pastikan,” sebutnya. (us)
