BYPASS, METRO – Sejumlah sekolah di Kota Padang berada di zona merah tsunami. Salah satunya, Sekolah Luar Biasa (SLB) 2 Padang yang terletak di kawasan bibir pantai, Padang Sarai, Kecamatan Kototangah.
Sebagai daerah yang berada di kawasan rawan bencana, Kota Padang harus gencar melakukan mitigasi bencana terhadap warga. Bahkan, untuk siswa sekolah pun mitigasi perlu dilakukan, karena banyak sekolah-sekolah yang juga berada di zona merah tsunami.
Sayangnya, persoalan shelter ini kini menjadi keluhan bagi SLB 2 Padang. Pihak sekolah berharap ada pembangunan shelter. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendra Mardhi mengatakan untuk saat ini BPBD belum ada menerima surat untuk pembangunan shelter dari SLB dan pihak lainnya. Jika pun ada, tentu mekanismenya panjang serta patokan ke anggaran.
“Jika dananya tak ada, maka pembangunan tak bisa dilaksanakan,” ujar Hendra, Senin (4/11)
Pembangunan shelter di Padang, menurut Hendra, BPBD tidak melakukannya pada 2019. Hal itu disebabkan dananya tidak tersedia dan bangunan yang berdiri sekarang sudah menambah shelter-shelter.
“Kita tentu bersyukur kepada pemilik ruko dan gedung yang telah melengkapi shelter. Semoga shelter yang ada bisa bermanfaat dan kepanikan warga saat bencana datang tak terlihat lagi.
Untuk tahun 2020, BPBD tidak juga melakukan pembangunan shelter. “Kemungkinan BPBD Provinsi Sumbar ada,” sebut mantan Camat Lubeg ini.
Sementara, Kalaksa BPBD Padang Edi Hasymi mengatakan, SLB itu kewenangannya terletak di Provinsi Sumbar, jika pihak sekolah ingin membangun shelter, maka mengajukan surat ke Provinsi Sumbar. “Provinsilah nanti yang akan menindaklanjutinya. Kota Padang tidak bisa merealisasikannya, karena dana untuk itu cukup besar,” kata Edi.
Terpisah, anggota Komisi IV DPRD Padang, Wismar Pandjaitan mengatakan jika kewenangan pembangunan ada di Pemerinah Provnsi Sumbar, maka pihak sekolah harus ajukan ke sana. Kita mendorong agar shelter dibuat, supaya penyelamatan diri dapat dilakukan dan kepanikan tak terjadi nanti.
“Kepada pihak provinsi diharapkan akomodirnya, ini demi keselamatan warga,” ujar kader PDI- P ini. (ade)
