PADANG, METRO – Terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang, beberapa kepala daerah yang dulunya mendukung Presiden dan Wapres Joko Widodo dan Ma’aruf Amin dalam Pemilu 2019 sepertinya berpeluang kembali untuk menduduki jabatan sebagai kepala daerah, apalagi saat ini rival pasangan Presiden dan Wapres tersebut Prabowo Subianto saat ini sudah memasuki kabinet Indonesia kerja Joko Widodo dan Ma’aruf Amin.
Masuknya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Kerja Presiden Republik Indonesia semakin menjelaskan bahwa politik saat ini mengisyaratkan bahwa faksi yang akan terjadi cair dan bermuara di tingkat kepentingan lokal.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Pengamat Politik yang sekaligus dosen di Universitas Islam Negeri Padang, Muhammad Taufik. Ia mengatakan bahwa saat ini politik yang terjadi di ranah nusantara memanglah politik, yang semua kepentingan akan jelas.
“Masuknya Prabowo kekabinet, itu semakin menjelaskan bahwa politik memang politik, yang semakin mengisyaratkan bahwa faksi yang terjadi akan cair dan akan bermuara ditingkat kepentingan lokal,” katanya.
Selain itu, Pengamat Politik yang juga sekaligus Dosen FISIP yang mengajar di Universitas Andalas Padang, Ilham Adelino Azre mengatakan bahwa pengaruh pada pemilu 2019 untuk Pilkada 2020 mendatang itu tidak begitu akan berpengaruh.
Sebab, masyarakat tentu akan melihat calon dari seorang kepala daerah itu dari rekam jejak si calon bukan dari siapa yang di dukungnya sewaktu pemilu 2019 lalu.
“Nggak banyak ngaruhnya, apalagi kalau koalisinya juga variatif, lagian masyarakat tentu akan melihat dari sisi ketokohan si calon, dan itu adalah point utama dalam Pilkada,” ujarnya.
“Efek pilpres kan dengan Gerindra berkoalisi, sebenarnya sudah semakin cair, jadi calon yang dukung Jokowi effort nya gak akan signifikan,” sambungnya.
Isu yang dulunya mendukung Jokowi saat Pilpres nanti akan tereliminasi sendirinya, sebab Pilkada 2020 mendatang faktor koalisi akan lebih menarik di cermati.
“Isu dukung mendukung Jokowi akan tereliminasi dengan masuknya Gerindra di koalisi, dan faktor koalisi jelang pilkada akan jadi benang merah yang lebih menarik dicermati,” katanya.
Sedikit kilas balik, Azre menilai, aebagai pemenang, Presiden Jokowi ingin memperlihatkan sikap politik akomodatif meski keputusannya itu tidak disukai oleh beberapa pihak. Sebab Presiden ingin menyatukan polarisasi masyarakat yang sudah terpecah setelah melewati kerasnya kontestasi pada Pemilu 2019 lalu. “Politik harmoni yang dilakukan jokowi tersebut bisa jadi terdorong oleh realitas sosial dalam masyarakat yang sedang mengalami disharmoni,” katanya.
Bahkan menurutnya, dengan hadirnya Partai Gerindra dalam kabinet Indonesia kerja akan meredam situasi politik agar perpecahan di masyarakat bisa berkurang atau hilang.
“Dan ini tampaknya menjadi perhatian Jokowi, harapan dengan menyatunya Prabowo bisa menjadi pain relief,” ujarnya. (heu)
Koalisi PDI P dan Gerindra, Tidak Berpengaruh pada Pilkada 2020
