Anggota DPRD Padang Faisal Nasir amat menyayangkan pungutan. “Kita minta pungutan ini jangan lagi dilakukan. Jangan diberi beban kepada masyarakat dalam perekrutan. Sebenarnya tidak perlu dilakukan general checkup dalam perekrutan. Kenapa tidak mengoptimalkan RSUD yang kita miliki,” ujarnya.
Dijelaskan Faisal Nasir, saat kunker ke Surabaya, tidak ada pembicaraan soal pungutan. Itu mencontoh Surabaya yang memang tidak memungut uang. “Bahkan di sana (Surabaya-red) hanya ada 500 orang anggota. Sehingga tidak perlu dilakukan perekrutan,” katanya.
Faisal Nasir juga mengkritik kinerja Pol PP yang dinilai tidak jelas. Hanya razia-razia saja. Bukan menjalankan fungsi menegakan Perda. ”Seperti tempat hiburan malam, restoran dan rumah makan yang tidak berizin masih tetap berjalan. Ini kan ada yang tidak beres, jadi hendaknya optimalkan yang ada. Bukan malah melakukan penambahan, tapi kerjanya masih seperti itu saja,” kata politisi PAN tersebut.
Minat Warga Tinggi
Walau pakai biaya, minat warga Kota Padang untuk menjadi tenaga kontrak Pol PP sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan sejak dibukanya pendaftaran sejak awal Februari 2016, hingga selesainya seleksi tahap awal administrasi, tercatat ada 563 orang yang masih akan mengikuti proses penerimaan tersebut. Penerimaan kali ini sedikit berbeda dengan tahun lalu, karena penerimaan hanya dikhususkan bagi warga yang memiliki KTP Padang.
”Ini saja masih ada 563 orang yang akan diseleski menjadi 50 orang. Tentunya mereka harus bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Rencananya besok akan ada seleksi parade, kemudiaan diikuti tes kesehatan, jasmani beladiri dan psikotes,” ungkap Firdaus. (o)
