TAN MALAKA, METRO–Sebanyak 563 pendaftar tenaga kontrak Pol PP Padang, dipungut masing-masing biaya Rp650 ribu. Pungutan tersebut, katanya untuk biaya kesehatan dan cek jasmani. Namun anehnya, menurut anggota DPRD Padang Faisal Nasir, saat kunjungan kerja terkait rekruitmen ke Surabaya, tak ada pembicaraan pungutan, tapi kok tiba-tiba muncul.
Uang sebanyak itu rasanya cukup berat bagi pelamar. Kebanyakan yang melamar adalah orang yang tak punya pekerjaan, dan berharap bisa mengabdi di Pol PP. Tapi, niatan itu terganjal uang yang cukup banyak. Seyogyanya, rekrutmen ini tidak dipungut biaya. ”Belum apa-apa sudah dipungut biaya. Kalau tidak lulus bagaimana? Terbang saja uang pelamar? Kok ngelamar ke instansi pemerintah lebih sulit dari ke swasta? Pakai uang pula,” tutur Harlim (26), yang mengurungkan niatnya mendaftar jadi tenaga kontrak Pol PP karena harus membayar.
Pol PP Padang membenarkan adanya pungutan ini. Namun, dia berkilah, uang tersebut bukan untuk Pol PP, melainkan untuk cek kesehatan. Namun, apa pun kilah Firdaus Ilyas, warga sudah terlanjur kecewa. ”Dalam iklan lowongan tidak ada disebut pakai biaya. Tapi kok tiba-tiba dipungut biaya? Walau untuk cek kesehatan, tapi memberatkan,” ungkap Harlim.
Kakan Pol PP Padang Firdaus Ilyas menyebut, para calon membayar sejumlah uang untuk pelaksanaan tes kesehatan dan jasmani. Rp475 ribu untuk tes kesehatan dan Rp175 ribu untuk tes jasmani. ”Uang itu bukanlah untuk kami, melainkan biaya yang harus dibayarkan untuk pihak rumah sakit untuk mengikuti tes tersebut,” sebut Firdaus.
Ia mengatakan, jangan ada anggapan bahwa uang yang dibayarkan dinikmati oleh Pol PP. “Namun itu adalah untuk keperluan tes, bukan untuk Pol PP. Jangan sampai ada anggapan untuk Pol PP. Semua disetorkan ke rumah sakit,” ungkap Firdaus.
Anggota DPRD Padang Faisal Nasir amat menyayangkan pungutan. “Kita minta pungutan ini jangan lagi dilakukan. Jangan diberi beban kepada masyarakat dalam perekrutan. Sebenarnya tidak perlu dilakukan general checkup dalam perekrutan. Kenapa tidak mengoptimalkan RSUD yang kita miliki,” ujarnya.
Dijelaskan Faisal Nasir, saat kunker ke Surabaya, tidak ada pembicaraan soal pungutan. Itu mencontoh Surabaya yang memang tidak memungut uang. “Bahkan di sana (Surabaya-red) hanya ada 500 orang anggota. Sehingga tidak perlu dilakukan perekrutan,” katanya.
Faisal Nasir juga mengkritik kinerja Pol PP yang dinilai tidak jelas. Hanya razia-razia saja. Bukan menjalankan fungsi menegakan Perda. ”Seperti tempat hiburan malam, restoran dan rumah makan yang tidak berizin masih tetap berjalan. Ini kan ada yang tidak beres, jadi hendaknya optimalkan yang ada. Bukan malah melakukan penambahan, tapi kerjanya masih seperti itu saja,” kata politisi PAN tersebut.
Minat Warga Tinggi
Walau pakai biaya, minat warga Kota Padang untuk menjadi tenaga kontrak Pol PP sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan sejak dibukanya pendaftaran sejak awal Februari 2016, hingga selesainya seleksi tahap awal administrasi, tercatat ada 563 orang yang masih akan mengikuti proses penerimaan tersebut. Penerimaan kali ini sedikit berbeda dengan tahun lalu, karena penerimaan hanya dikhususkan bagi warga yang memiliki KTP Padang.
”Ini saja masih ada 563 orang yang akan diseleski menjadi 50 orang. Tentunya mereka harus bersaing untuk mendapatkan posisi tersebut. Rencananya besok akan ada seleksi parade, kemudiaan diikuti tes kesehatan, jasmani beladiri dan psikotes,” ungkap Firdaus. (o)
