SAWAHLUNTO, METRO – Gerbong mutasi bakal bergerak di lingkungan Pemko Sawahlunto, untuk memberikan penyegaran pada organisasi pemerintahan daerah Kota Arang tersebut. Mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemko Sawahlunto Dijadwalkan, pelantikan pejabat tersebut berlangsung, Senin (28/10). Hal itu menyusul undangan pelantikan juga telah disebar panitia pelantikan.
Sekretaris BKPSDM Kota Sawahlunto Afrizon membenarkan, ada agenda pelantikan pejabat di lingkungan pemko tersebut. Namun ia tidak merinci pejabat atau jabatan mana saja yang akan dimutasi atau dirotasi.
Dikatakan, pelantikan tersebut masih dalam rangkaian pelantikan pada bulan Juni tahun 2019 lalu.”Baru dikaksanakan kini karena proses di pusat baru selesai,” jelas Afrizon.
Ia mengatakan, pelantikan tersebut adalah untuk jabatan pimpinan tinggi yang telah 5 tahun atau lebih berdasarkan hasil asessment yang telah dilaksanakan. Sebelumnya oleh BKPSDM sebagai tindaklanjut dari surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) no B-2244/KASN/07/2019 tanggal 10 juli 2019 tentang tindaklanjut pasal 115 UU No 5 th 2014 tentang masa jabatan PPT yang telah menduduki JPT selana 5 tahun atau lebih.
“Menurut informasi yang kami rangkum, pejabat yang sudah lima tahun menduduki jabatannya sebagai kepala OPD di Pemko Sawahlunto yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Dinas Pekerjaan Umum,” ujarnya.
Dikutip dari situs media, pejabat yang sudah bertugas lima tahun maupun 5 tahun terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, namun tidak diberhentikan, atau dilakukan perpanjangan masa jabatan pejabat yang bersangkutan, atau menempatkannya pada jabatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PPT Pratama, dan mengusulkan kepada Presiden bagi JPT Madya dan Utama.
Sehingga apabila dilakukan pembiaran oleh PPK, dapat berimplikasi kepada keabsahan keputusan atau tindakan administratif dari PPT tersebut. Yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara. Artinya, PPT yang menjabat lebih dari 5 Tahun tidak berwenang mengambil keputusan atau tindakan administratif.
Keputusan itu sesuai ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS.Dalam ayat (1) menyebutkan, Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
Ayat (2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan. (*/zek)
