Ia menilai pejabat harus tau diri karena kendaraan yang dipakainya adalah aset negara yang dibeli melalui uang rakyat.”Anak dan istri tidak boleh pakai mobil dinas, kalau ketahuan akan dipecat. Jika istri mau ke kantor silahkan pakai supir. Begitu juga kalau anak bupati, tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi,” sebutnya.
Lebihjaujh ditegaskan, dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh kendaraan dinas sehingga akan lebih terarah dan jelas siapa yang memakai dan bertanggung jawab.
”Saya baru tiga hari dilantik tentu pembenahan secara bertahap akan saya lakukan bersama wakil bupati. Untuk tahap awal penataan aset sangat perlu dilakukan. Sungguh sangat menyayangkan sejumlah aset di rumah dinas bupati banyak yang hilang. Seperti pendingin ruangan (AC), tempat tidur, lemari, piring, gelas dan lainnya,” tandas Syahiran. (end)