TANAHDATAR, METRO–Perang terhadap narkoba serta menekan peredarannya di Tanahdatar, Erdison Mansur ST mengusulkan pada pemerintah derah agar para PNS, TNI dan Polri dilakukan tes urine dalam waktu dekat.
Untuk menekan peredaran narkoba di Kabupaten Tanahdatar dan menciptakan pemerintahan yang bersih dari pengaruh barang haram yang namanya narkoba, maka bupati definitif harus melakukan tes urine terhadap seluruh pegawai sipil (PNS), TNI maupun Polri.
Hal ini dikemukakan oleh Erdison Mansur, Minggu (21/2) pagi di Lapangan Cindua Mato, Batusangkar, saat olah raga lari pagi dengan masyarakat sekitar. Tidak hanya PNS, TNI dan Polri juga harus jalani tes urine. Kemudian pelaku dunia usaha yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, seperti pemborong, pengembang, konsultan maupun pihak ketiga lainya.
”Mereka semua harus diuji urinenya, dan bagi mereka yang punya kepentingan dengan daerah ini harus lolos uji tes urine, dan dibuktikan dengan serttifikat bebas narkoba dari Badan Narkotika NAsional (BNN),” kata Erdison Mansur.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah daerah harus bekerja cepat untuk menjajaki kerjasama dengan BNN Pusat, BNN Provinsi maupun BNK Tanahdatar, untuk segera melakukan tes urine. ”Semua bertujuan untuk menekan peredaran narkoba di wilayah ranah luhak nan tuo yang sama-sama kita cintai ini,” kata Erdison Mansur yang dikenal cukup dekat dengan tokoh dan pejabat pemerintah pusat.
Dalam kondisi sekarang ini, menurut dia, Indonesia sudah darurat narkoba. Pengaruhnya merambah kalangan muda, tua maupun pelajar, pengedar narkoba tak pilih dalam mencari mangsa, yang penting bagi mereka bisa meraup untung sebanyak-banyaknya.
Erdison Mansur juga mengusulkan pada pemerintah daerah, bagi mereka para pegawai negeri sipil, TNI maupun Polri yang nantinya positif menggunakan narkoba harus diberikan sanksi tegas, baik sanksi administrasi maupun sanksi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.
Senada dengan Erdison Mansur, salah seorang tokoh masyarakat juga tokoh adat dan merupakan tokoh Majelis Tinggi Kerapatan Adat Minang Kabau (MTKAM) Tanahdatar Syahril Amga, SH, MH sangat mendukung usulan agar pemerintahdaerah Tanahdatar dalam waktu harus melakukan tes urine terhadap para pegawainya, sebab narkoba sudah sangat meresahkan dan membahayakan pemakainya maupun lingkungan.
”PNS harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, dan mereka harus terbebas dan bersih dari pengaruh narkoba,” kata Syharil Amga yang dikenal dengan dt Canang.
Menurutnya, pemberantasan narkoba merupakan program nasional yang harus disukseskan tanpa terkecuali atau pandang bulu sesuai dengan manat uu psl 27 ayat 1 semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama didepan pemerintahan dan hukum.
Ia juga sangat mendukung, bila pemerintah daerah harus melampirkan sertifikat bebas narkoba dari BNN, bagi mereka yang punya kepentingan dengan daerah ini, seperti pelaku dunia usaha, pengusaha, pemborong, konsultan dan lain-lain. “Pucuak dicinto ulam tibo, sumua dikali aia datang, karajo elok jan ditunggu-tunggu, kalau ditunggu-tunggu cilako tibo,” kata Dt Canang, yang juga seorang pengacara.
Di samping itu, pemberian sanksi bagi PNS, TNI dan Polri jika positif narkoba, Dt Canang juga sangat merespon positif hal tersebut. Seperti sanksi administrasi maupun sanksi pidana, agar mendatangkan efek jera. Tes urine juga sebaiknya dilakukan di kalangan pelajar setingkat SMA maupun mahasiswa. Pasalnya, Tanahdatar merupakan pengelola pendidikan terbaik di Sumbar.
Sementara itu Bupati Tanahdatar Irdinasyah Tarmizi saat dihubungi, kemarin, sangat berterima kasih pada warga masyarakat yang telah peduli terhadap perang melawan narkoba. “Usulan ini sangat bagus,” katanya.
Namun itu, kata Irdinansyah dilakukan melalui sebuah konsep yang tersencana dengan baik dan matang, yang dimulai dari penyuluhan, pemasangan spanduk serta selebaran lain tentang bahaya narkoba itu sendiri. “Dalam waktu dekat kita coba merancang pelaksanaan tes urine di lingkungan PNS,” pungkas Irdinasyah. (n)
