SAWAHAN, METRO – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang yang ditarget bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sayangnya, hingga kini realisasi PAD baru mencapai 60 persen. Akibatnya, perolehan pendapatan tersebut masih minim. Padahal, dua bulan lagi tutup tahun anggaran 2019.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Padang Surya Jufri Bitel menuturkan, dengan berakhirnya triwulan ke III dan memasuki triwulan ke IV, diminta seluruh OPD dapat mengebut pelaksanaan kegiatan sehingga selesai tepat waktu.
“Kalau gak salah baru di angka 60 persen. Jadi, saya berharap seluruh OPD yang menjadi sumber pendapatan agar segera menyusun strategi-strategi bagaimana bisa mencapai dan merealisasi pendapatan,” kata wakil rakyat yang akrab disapa Bitel, Rabu (16/10).
Menurut Bitel, pendapatan dan belanja harus seimbang. Pasalnya, ketika tidak tercapai target pendapatan imbasnya akan mengganggu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Dia berharap Pemko menginstruksikan OPD agar berpacu dalam merealisasikan target PAD yang telah ditetapkan.
Masih menurut Bitel, OPD yang perlu diwanti-wanti di antaranya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Padang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), serta OPD lainnya yang terlibat dalam menyumbang PAD.
“Pemko Padang harus memerintahkan OPD yang terlibat dalam memberikan PAD agar bergerak cepat untuk mencapai PAD. Sehingga tercapai nanti pendapatan sesuai dengan target,” ujar Anggota Komisi II membidangi Perekonomian dan Keuangan itu.
Bagi OPD yang tidak menyumpang PAD secara signifikan, kata politisi Partai Demokrat ini, DPRD berencana memanggil OPD tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk mempertanyakan lambatnya serapan PAD. Sebab, Komisi II terus melakukan pengawasan khusus terhadap potensi-potensi yang menghasilkan PAD.
“Komisi II akan memanggil OPD yang menghasilkan pendapatan rendah. Kita mempertanyakan kenapa belum tercapai, kemudian apa kendala yang dihadapi. Jadi kita coba juga nanti memberi solusi-solusi,” ujar Bitel.
Sejalan dengan hal itu, anggota dewan dari Dapil 3 (Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung, Bungus Teluk Kabung) ini mendesak, agar wako melakukan evaluasi setiap minggu terhadap kinerja OPD yang realisasi PADnya masih rendah. Karena tanpa pendapatan, maka belanja daerah tidak bisa dicairkan.
“Kapan perlu dilakukan evaluasi tiap minggu kepada kinerja OPD. Tanpa pendapatan belanja tidak bisa kota berikan karena ini sangat erat kaitannya jadi harus balance,” ulas Bitel.
Terkait kendala serapan PAD masih minim, Bitel menilai, jika dilihat dari sisi Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat lebih cenderung membayarnya pada akhir tahun. Meski demikian, Bitel enggan memperdebatkan persoalan PBB tersebut. Sebab yang terpenting OPD harus memiliki inovasi matang terhadap pencapaian PAD.
Hal berbeda disampaikan Anggota DPRD Iswanto Kwara. Menurut dia, sektor pariwisata potensial dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, pengembangan pariwisata juga bertujuan agar daerah tidak hanya bergantung kepada sektor pajak yang selama ini mendominasi penerimaan ke kas daerah.
“Pemko Padang harus melakukan gebrakan pariwisata melalui berbagai promosi maupun pengembangan destinasi wisata dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung,” kata Iswanto.
Langkah tersebut, secara perlahan berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Padang. Jika jumlah kunjungan wisatawan meningkat, yang akhirnya juga memberikan dampak kepada peningkatan PAD dari sektor pariwisata setiap tahun. (mil)
