PDG.PARIAMAN, METRO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padangpariaman Zulnaidi menyatakan KPU Padangpariaman membutuhkan dana utnuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) periode 2021-2026 Rp 34 milyar. Namun, Pemkab Padangpariaman menjanjikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) 29,6 milyar. Namun tercantum dalam NPHD Rp 25 miliar.
“Saya saat itu bersedikan tanda tangani NPHD dengan syarat Bupati dan DPRD Padangpariaman menyatakan bersedia mencukupi kekurangan Rp 9 Milyar pada APBD 2020. Bahkan kita setelah melakukan koordinasi dengan KPU Sumatra Barat dan rapat pleno, seadainya kekurangan Rp 9 milyar tidak dipenuhi Pemkab Padangpariaman dalam APBD 2020, kita KPU Padangpariaman tidak bisa melaksanakan pilkada,” kata Ketua KPU Padangpariaman Zulnaidi, kemarin.
Katanya, dana untuk pelaksanaan pilkada di Padangpariaman yang sangat besar dananya adalah honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang naik dari pelaksanaan pilkada sebelumnya. Begitu juga honor KPPS di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Karena itulaj kita mengajukan anggaran untuk kesuksesan pilkada Padangpariaman Rp 34 milyar, itupun telah kita kurang-kurangi pada berbagai sisi,” ungkap Zulnaidi.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dan KPU Padangpariaman menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Padangpariaman, kemarin.
Penandatanganan NPHD Pilkada Padangpariaman 2020 itu dilakukan setelah Pemerintah Kab. Padang Pariaman dan KPU Kab. Padang Pariaman menyepakati anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp25 Miliar.
Sebelum didapat kata sepakat, Ketua KPU Zulnaidi sempat menolak menandatangani NPHD karena besaran anggaran yang disetujui Pemkab tidak sesuai dengan usulan awalnya Rp 34 miliar. Sedangkan kebutuhan mereka untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 di Padangpariaman mengalami peningkatan signifikan, karena telah bertambahnya jumlah nagari di Padangpariaman sebanyak 43 nagari. “Kami sangat memahami kondisi APBD Padangpariaman sehingga tidak mau membebani lagi namun kami dipesan oleh Ketua KPU RI untuk tidak menandatangani NPHD jika anggaran yang disetujui jauh dari usulan yang diajukan,” kata Zulnaidi membuka pembicaraan.
Zulnaidi juga sempat berunding singkat dengan komisioner KPU di lobi kantor Bupati Padangpariaman. Selain itu, mereka juga berunding dengan Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni serta Sekkab Jonpriadi. Beruntung mereka mendapat titik terang, sehingga sepakat untuk menandatangani NPHD tersebut.
“Dalam NPHD itu kan sudah dijelaskan tentang addendum jika anggarannya tidak mencukupi. Kalau pemahaman saya, addendum tersebut bisa menjadi landasan penambahan anggaran jika memang kebutuhan pelaksanaan pilkada kurang nantinya,” ujar Ali Mukhni didampingi Sekkab Jonpriadi.
Penjelasan itulah yang tampaknya membuat KPU bersedia menandatangani NPHD. Ditambah lagi, Ali Mukhni turut memastikan bahwa penetapan anggaran pilkada tidak bersifat kaku. “Penganggaran pilkada ini bersifat fleksibel. Kalau memang anggaran kurang, kita pasti menambahnya. Sebab pilkada ini marwah daerah. Kita tentu ingin berlangsung baik dan sukses,” ujar Ali Mukhni usai menandatangani NPHD dengan Zulnaidi.
Terlebih lagi, imbuhnya, pilkada di tahun 2020 berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Menurutnya, daerah yang tidak melaksanakan pilkada dengan baik dan sukses, sudah tentu mendapat perhatian skala nasional.
“Kita ingin pilkada Padangpariaman menjadi yang terbaik di Indonesia, karena kita ingin mendapatkan bupati dan wakil bupati yang terbaik juga nantinya. Artinya, kita ingin mendapatkam kepala daerah yang bisa melanjutkan dan semakin memajukan Padangpariaman,” ujarnya.
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Padangpariaman, Aprinaldi, mengatakan bahwa bulan Oktober sebenarnya sudah masuk tahapannya. Menurutnya beragam isu telah berkembang di masyarakat. Khususnya menyangkut kejelasan pelaksanaan pilkada. Untuk itu, pihaknya berharap pelaksanaan pilkada Padangpariaman berjalan sukses.
“Terkait anggaran untuk pilkada 2020, DPRD Padangpariaman belum membahas APBD 2020. Jadi kita berharap segala kendala harus kita musyawarahkan sehingga pilkada bisa sukses nantinya,” tambah Aprinaldi mengakhiri.(efa)
