AGAM, METRO – DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2020 di Aula Utama Gedung DPRD, Senin (14/10).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam Novi Irwan, didampingi Wakil Ketua Suharman. Hadir pada kesempatan itu, Bupati Agam Indra Catri, Kapolres Agam Dwi Nur Setiawan, Sekda Agam Martias Wanto, Anggota DPRD, serta Kepala OPD.
Dalam penyampaiannya, Bupati Agam Indra Catri mengatakan maksud dan tujuan disusunnya Nota Keuangan RAPBD tahun 2020 tersebut guna untuk memberikan gambaran secara umum tentang struktur APBD dan kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Agam tahun 2020 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
“Dalam proses penyusunan RAPBD tahun 2020 ini, kita dihadapkan dengan perubahan regulasi yaitu adanya pembatasan waktu pembahasan KUA-PPAS. Tahun anggaran 2020 merupakan yg tahun yang berat bagi daerah, karena kita dihadapkan dengan agenda nasional dan provinsi yang harus dilaksanakan seperti pilkada serentak dan pelaksanaan Proprov,” ungkap Indra Catri.
Bupati menyebut berdasarkan ketentuan tersebut dan dari hasil pembahasan antara Pemda dengan KPU dan Bawaslu, telah disepakati hibah daerah untuk KPU sebesar Rp 34 miliar rupiah lebih dan untuk Bawaslu sebesar Rp 12 miliar rupiah lebih, belum termasuk anggaran untuk pengamanan pilkada.
Pada kesempatan itu Bupati Agam juga menyampaikan gambaran ringkas komposisi RAPBD tahun 2020 seperti Pendapatan Daerah, dimana pada tahun 2020 Pendapatan Daerah diperkirakan sebesar Rp 1.522.270.288.221,91-, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 125.059.319.211, Dana Perimbangan sebesar Rp 1.199.249.146.010,91, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 197.961.823.000,00-.
“Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp 1.646.721.246.163,49 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 978.721.300.962,59-, dan Belanja Langsung sebesar Rp 667.999.945.200,90,” kata Bupati Agam.
Dari hal tersebut, RAPBD tahun 2020 mengalami defisit sebesar Rp 124.450.957.941,58-. Sebelum penetapan APBD tahun 2020 yang diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan paling lambat tanggal 30 November 2019, perlu pembahasan lebih lanjut antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggara Pemerintah Daerah (TAPD). (pry)
