SAWAHAN, METRO – Pemko Padang melalui Dinas Sosial diminta terus memperbaharui data-data masyarakat ekonomi lemah di Kota Padang. Pasalnya, selama ini data tidak valid pemicu program pengentasan kemiskinan di daerah itu belum maksimal. Misalnya, bantuan sosial melalui PKH hendaknya mengacu pada Basis Data Terpadu (BDT).
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Padang membidangi Kesejahteraan Rakyat, Zalmadi. Dalam mengurangi kemiskinan, tutur Zalmadi, Dinas Sosial perlu melakukan verifikasi dan validasi melalui BDT sebagai acuan bagi sasaran Program Keluarga Harapan (PKH).
“BDT ini bisa digunakan untuk masyarakat penerima manfaat. Seandainya BDT ini belum maksimal by name by addres barangkali ada masyarakat miskin yang belum masuk BDT sehingga bisa dimaksimalkan penyelesaiannya,” kata Zalmadi.
Menurut Politikus Parta Berkarya ini, tidak tepatnya sasaran penerima PKH lantaran tidak dilakukan verifikasi ulang penerima PKH oleh kecamatan. Sehingga data yang keluar tidak diperbaharui atau tetap menggunakan data lama. Akhirnya banyak keluarga mampu yang menerima PKH.
”Kalau kita tengok, kita sering menerima laporan dari masyarakat, bahkan ada masyarakat yang mempunyai mobil masuk kedalam Basis Data Terpadu, mereka menerima Program Keluarga Harapan,” ungkap Zalmadi.
Upaya agar PKH tepat sasaran, sebut anggota DPRD Kota Padang dari Dapil Padang II Kecamatan Kuranji dan Pauh ini, atas nama komisi IV sudah mengarahkan Dinas Sosial agar melakukan pemutakhiran dan validasi Basis Data Terpadu. Ini bertujuan supaya BDT yang dimiliki lebih valid dan akurat. ”Contohnya bagi yang sudah tidak layak lagi menerima dikeluarkan, yang belum layak dimasukkan. Pada APBD-P kemarin kita komisi IV sudah mengarahkan kesana. Jadi tidak terjadi kongkalikong antara Dinas Sosial dengan PSM,” tukas Zalmadi.
Selain itu, kata Zalmadi, rencananya Komisi IV akan mengadakan pertemuan bersama Dinas Sosial, perangkat PSM serta perangkat PKH dalam rangka mengetahui data akurat PKH agar penerima bantuan sosial betul-betul telat sasaran sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kita juga minta Dinsos diagendakan pertemuan secara komprehensif dengan PSM untuk minta data PKH. Karena jadwal mereka padat belum sempat melakukan pertemuan” tandasnya.
Warga Miskin Berkurang
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi mengatakan, berdasarkan data di Dinas Sosial peneriman bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH di kota Padang tahun 2019 tercatat sebanyak 19.500 keluarga penerima manfaat. Sementara data warga miskin di Kota Padang lebih kurang 60 ribu Kepala Keluarga (KK).
Afriadi menyebutkan, di PKH berjalan sejak tahun 2014. Sejak dilaksanakannya PKH, angka kemiskinan menurun. Karena dari data tersebut sudah banyak keluarga penerima manfaat yang mandiri.
Untuk kelancaran selama berlangsungnya PKH tersebut, pihaknya telah mempersiapkan 91 pendamping yang siap membantu keluarga penerima manfaat tersebut.
“Alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah ada berkurang, yang dulunya penerima PKH sekarang sudah mandiri, kendati masih ada juga orang yang memprokatori untuk tetap menjadi KPM. Namun masyarakat kita sudah sadar dan mandiri,” ujar Afriadi. (mil)
